Keterangan Gambar : Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Muhammad Rudi (dua dari kiri), dan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achamad (dua dari kanan), beserta rombongan meninjau proyek pembangunan di Batam, Minggu (9/5/2021).

PEMBANGUNAN Kota Batam terus digesa meski sedang diterpa wabah. Dengan adanya dua mesin atau dua instansi, yakni Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan satu nakhoda yang kini dipegang Muhammad Rudi, pandemi Covid-19 bisa ditangani dan pembangunan infrastruktur tetap bisa terealisasi.

KORANBATAM.COM

Dua pria dengan kemeja berwarna biru itu terlihat berbincang. Sesekali, satu orang di antaranya menunjuk ke suatu arah. Sejurus kemudian, keduanya kembali melihat kertas yang berisi gambar desain konstruksi.

Dua orang itu adalah Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achamad. Dua petinggi Pemko Batam itu didampingi jajaran pejabat, baik dari Pemko maupun BP Batam, sedang meninjau sejumlah pembangunan infrastruktur di Batam pada Minggu (9/5/2021).

Terdapat sembilan titik pembangunan yang ditinjau, jalan depan Taiwan Industri, di Nongsa, Jalan depan Cammo Industri di Batam Centre, Simpang Ocarina di Batam Centre, pelebaran Jalan Gajah Mada (depan Southlink), Jalan Martadinata, Taman Kolam, Kotaku Tanjung Riau yang keempatnya berada di Sekupang, Bundaran Basecamp di Batuaji, dan Bundaran Tembesi di Sagulung. Sembilan proyek tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam dan Anggaran BP Batam.

Dengan banyaknya pembangunan itu, Rudi optimistis ekonomi Batam bakal melambung lagi di 2021. Bahkan, Rudi mengaku sudah menyiapkan anggaran kurang lebih Rp1 trilun, yang dikucurkan awal tahun ini agar roda perekonomian segera bergerak.

Meski begitu, Rudi mengungkapkan, pemulihan ekonomi tersebut harus berjalan bersamaan dengan penanganan Covid-19. Ia meminta semua pihak bergandengan tangan demi pulihnya kesehatan, yang akan diiringi pulihnya ekonomi Batam.

“Anggarannya cukup besar, kalau digabungkan semua (BP Batam dan Pemko Batam) hampir Rp1 triliun. Anggaran ini akan kita keluarkan semua untuk membangun demi kepentingan masyarakat dan investasi,” kata Rudi.

Ia mengaku, di 2020 lalu, anggaran pembangunan sempat dihentikan dan dialihkan untuk menangani Covid-19. Ia tak memungkiri perekonomian Batam melemah sehingga perlu digesa pembangunan mulai awal 2021 ini, agar roda perekonomian bisa berputar.

Rudi juga mengungkapkan, pembangunan yang digarap tahun ini  seperti pembangunan bundaran Simpang Barelang dan Simpang Basecamp, Pelebaran jalan di depan Perumahan Dutamas dan Simpang Greenland di Batam Center, serta Simpang Bengkong Golden Prawn, juga bersumber dari APBD 2021.

Sementara, pembangunan yang bersumber dari BP Batam, seperti pengembangan Pelabuhan Batuampar serta jalan penghubung di depannya yakni Jalan Yos Sudarso hingga Jalan Sudirman, dibangun secara bertahap sampai lima lajur hingga Simpang Kepri Mall. Kemudian, peningkatan ruas jalan Simpang Seiharapan ke Pelabuhan Sekupang yang dilengkapi jogging track dan jalur sepeda yang direncanakan selesai akhir tahun 2022.

Selain itu, peningkatan jalan di Ocarina yang menghubungkan Batam Center dan Bengkong. Di jalan ini juga dilengkapi jalur pesepeda. Selanjutnya, pengembangan Rumah Sakit Badan Pengusahaan (RSBP) Batam serta Taman kolam di depannya juga akan ditata. Kemudian, untuk proyek anggaran nasional, pelebaran jalan dari Seiharapan menuju Batuaji dan pelebaran jalan di Seibeduk.

Sejumlah proyek yang dinilai akan membangkitkan ekonomi Batam itu, kata Rudi, hanyalah sebagaian saja. Ia mengatakan, masih banyak proyek kecil yang bersumber dari anggaran Pemko Batam maupun BP Batam. Ia berharap, dengan banyaknya kegiatan yang targetnya dimulai April lalu, akan memancing adanya perputaran uang di Kota Batam.

“Yang paling besar anggarannya memang dari BP Batam, yang mana saldo Rp700 miliar saya minta Rp500 miliar dikeluarkan semua supaya uang ini bisa beredar sehingga mereka yang terkena dampak Covid-19 betul-betul bisa menikmati,” tegas Rudi.

Dua Mesin Satu Nakhoda

Kolaborasi apik Pemko Batam dan BP Batam tersebut tak terlepas dari Kebijakan Presiden RI, Joko Widodo, yang menetapkan Wali Kota merangkap sebagai Kepala BP Batam. Tak bisa dipungkiri, kedua instansi itu kini saling mendukung demi kemajuan Kota Batam.

Hal itu pun dirasakan oleh Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Ia bahkan optimistis dengan sinergisitas Pemko Batam dan BP Batam tersebut, mampu membuat Batam terpandang kembali.

“Kelihatannya akhir tahun ini, Kota Batam akan kemilau dan bedelau,” ujar Amsakar.

Ia mengatakan, dengan kolaborasi itu pula, akan mempermudah Batam dalam menangani Covid-19 dan memulihkan ekonomi setelah diterpa pandemi. Ia mengaku, pemerintah daerah mendukung kebijakan pusat yang serius menangani wabah Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi.

“Sekarang semua saling membahu, kekuatan Batam saat ini perlu didukung dan dimaksimalkan dan kita sedang berusaha keras agar wabah musnah dan ekonomi Batam berjaya,” katanya.

Kekuatan dua mesin dengan satu nakhoda itu pun menjadi perhatian Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Kepulauan Riau (Kepri), Nyat Kadir. Mantan Wali Kota Batam yang juga sebagai Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam itu menilai, Wali Kota Batam Ex Officio Kepala BP Batam sudah tepat. Penggabungan dua lembaga tersebut mampu menghapus dualisme yang terjadi sebelumnya. Bahkan, ia menilai, Pemko Batam dan BP Batam telah seiring sejalan untuk membangun Kota Batam.

“Isu dualisme antara Pemko dan BP Batam sudah tidak ada lagi. Dua lembaga itu telah bersinergi sehingga pembangunan di segala bidang di Batam berjalan dengan baik,” ujar Nyat Kadir.

Anggota Komisi VI DPR RI yang juga mitra kerja BP Batam itu mengatakan, sejak adanya PP 62 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas PP 46 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam yang mengamanatkan adanya restrukturisasi organisasi BP Batam, pertumbuhan ekonomi Batam tahun 2019 malah naik signifikan mencapai lebih dari 1 persen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi Batam pada tahun 2019 mencapai angka 5,92 persen dibanding dengan tahun sebelumnya yang hanya 4,56 persen. Capaian itu menunjukan pembangunan di Kota Batam sudah pada jalur yang tepat.

“Capaian itu sangat bagus melebihi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5.01 persen dan provinsi Kepri tumbuh 4,89 persen di tahun 2019. Saya telah mengevaluasi lebih dari satu tahun dan ini didukung dengan data dan fakta bahwa banyak kemajuan yang telah dicapai setelah Wali Kota merangkap sebagai Kepala BP Batam,” ujar anggota Mahkamah Kehormatan Dewan itu.

Anggota DPR RI dua periode itu mengatakan, dari laporan BP Batam ke Komisi VI, terdapat pertumbuhan nilai investasi pada triwulan pertama 2020 yang sangat menggembirakan dan sudah melebih target yakni 52 persen. Target investasi masuk USD225 juta juga melebihi target menjadi USD473 juta. Negara yang melakukan investasi adalah China, Malaysia, Singapura dan Indonesia.

Selama satu tahun di 2020, BP Batam manargetkan investasi Rp14,6 triliun, sementara realisasinya melebihi target hingga mencapai Rp22,3 triliun. Realisasi investasi tersebut yakni nilai investasi dari Penanam Modal Asing (PMA) senilai USD643.031.000 atau Rp9.388.262.600.000. Sementara Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp13 trliun.

Realisasi investasi yang melebihi target pada tahun 2020, terjadi saat penyebaran Covid yang sedang tinggi. Dengan data itu, Nyat Kadir menilai kinerja BP Batam dalam hal pelayanam investasi dengan menerapkan PTSP, OSS dan layanan digital lainnya, terbukti efektif.

Pencapaian angka yang fantastis tersebut, lanjut Nyat Kadir, membuat BP Batam percaya diri memasang target investasi di 2021 hingga mencapai Rp25 triliun. Begitu juga dengan masalah penyelesaian kampung tua, Nyat Kadir mengatakan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Nomor 105 Tahun 2004 tentang kampung tua di masa kepemimpinan Nyat Kadir, saat ini berjalan dengan lancar.

“Hal ini karena ada kesepahaman bersama antara dua lembaga tersebut, BP dan Pemko Batam serta didukung oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN),” katanya.

Nyat Kadir kembali menilai Wali kota ex-officio Kepala BP Batam merupakan produk sukses dari pemerintah pusat. Sehingga menurut Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) VI Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu, perlu dilanjutkan. Sebab, selama ini sudah berjalan bagus.

“Selain itu, BP Batam berbeda dari segi wilayah kerja dengan Bintan dan Karimun, sehingga perlu ada satu leader. Jadi pemerintah pusat tidak perlu menyatukan Batam Bintan Karimun (BBK), biarkan sendiri-sendiri dan hanya disatukan  melalui Dewan Kawasan. Kalau BBK disatukan tentu terkendala georafis, regulasi bisa tidak efesien dan efektif. Namun, silakan saja penyatuan BBK ini dikaji kembali lebih komprehensif oleh Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Ekuin) agar tidak bongkar pasang yang justru membingungkan pihak investor,” ujarnya.

 

***

---