Keterangan Gambar : Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria memberi keterangan persnya kepada awak media di Aston Hotel Thamrin, Nagoya, Batam, Kamis (12/10/2023) malam. /iam/KoranBatam

KORANBATAM.COM - Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra bagian Utara (Sumbagut), Susanto August Satria mengingatkan kepada masyarakat agar jangan panik dan khawatir bila petugas meminta Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat membeli Liquified Petroleum Gas (LPG) di pangkalan.

Pasalnya di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) dan wilayah Sumbagut sudah memberlakukan program subsidi tepat elpiji 3 kilogram.

“Jadi yang membeli gas elpiji 3 kg ke pangkalan, nanti akan ditanyakan NIK-nya berapa. Lalu nanti oleh pangkalan akan diinput datanya di Merchant App MyPertamina, nah masyarakat tidak perlu khawatir, panik dan lain-lain, hanya sebutkan NIK-nya,” ujarnya kepada KoranBatam, Kamis (12/10/2023) malam.

Satria menyebut, ketika sudah terdata di Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai keluarga penerima manfaat bisa diteruskan. Namun bila belum, masih tetap dilayani dan dicatat secara digital sehingga pangkalan tersebut memiliki data base digital.

“Sekali saja sudah langsung tercatat, bukan berarti jadi ribet. Kemana-mana bawa KK, kemana-mana bawa KTP, tidak begitu,” katanya sembari tersenyum kecil.

Perlu diketahui, sejak per tanggal 1 Januari 2024 kemarin, Pemerintah sudah menerapkan ketentuan hanya pembeli terdaftar dan menunjukkan KTP yang dapat membeli elpiji melon.

Kebijakan tersebut diterapkan dengan tujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah terkait gas elpiji bisa tepat sasaran.

Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tutuka Ariadji mengungkapkan, untuk menjalankan kebijakan tersebut, pemerintah telah memulai melakukan pendataan.

Proses Pendataan dan Pencocokan

Selain itu, kebijakan ini diterapkan sebagai langkah pemerintah untuk melakukan transformasi subsidi elpiji 3 kg menjadi berbasis target penerima dan terintegrasi dengan program perlindungan sosial secara bertahap.

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 dan Nomor 38 Tahun 2019, elpiji 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro yang digunakan untuk memasak, diperuntukkan bagi nelayan sasaran, dan petani sasaran.

“Nantinya mulai 1 Januari 2024, hanya pengguna yang telah terdata saja yang boleh membeli elpiji tabung 3 kg,” kata Tutuka.

Pendataan dan pembelian elpiji 3 kg menggunakan KTP ini, kata dia, diharapkan dapat membuat distribusi elpiji subsidi bisa tepat sasaran.

“Proses pendataan dan pencocokan data pengguna yang sedang berlangsung diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut,” ungkap Tutuka dalam keterangannya, Kamis (24/8).

 

(iam)

---