Keterangan Gambar : Anggota Komisi III DPR, Supriansa. Foto/ist

KORANBATAM.COM - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) merespon positif pembentukan kampung tangguh narkoba yang digagas Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, terkait maraknya peredaran Narkotika di Indonesia.

Anggota Komisi III DPR, Supriansa, menilai, pembentukan Kampung Tangguh Narkoba merupakan ide cerdas Kapolri sebagai benteng pertahanan untuk menjaga masyarakat dari bahaya narkoba.

“Kami dari Farksi Golkar sangat mengapresiasi ide cerdas Bapak Kapolri untuk membuat pertahanan yang kuat guna mencegah peredaran gelap narkoba di tengah-tengah masyarakat yang diberi nama Kampung Tangguh Narkoba,” kata Supriansa, Selasa (15/6/2021).

Menurutnya, narkoba memang sudah sangat merusak dan mengkawatirkan, karena  menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat terutama generasi penerus bangsa. Bahkan, pemerintah secara nyata telah menyatakan perang terhadap narkoba.

“Itu artinya seluruh kekuatan bangsa harus kita keluarkan, untuk melawan peredaran gelap narkoba,” ujarnya.

Hal senada juga diungkap Anggota Komisi III DPR lainnya, Santoso. Politikus Partai Demokrat ini setuju dengan pembentukan kampung tangguh narkoba sebagai langkah nyata pihak kepolisian berperang melawan narkoba.

“Sangat setuju, narkoba musuh bangsa. Jangan hanya slogan saja, tapi harus dibuktikan dengan aksi yang nyata, salah satunya pembentukan kampung tangguh narkoba di seluruh Indonesia,” kata Santoso.

Saat ini, kata dia, peredaran narkoba semakin mengkhawatirkan bahkan kronis. Hampir di semua daerah sudah dimasuki oleh narkoba.

“Bukan hanya di kota besar saja, narkoba sudah masuk ke kampung-kampung. Karena itu pemberantasan harus masif dan sinergis antara penegak hukum dan masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, Kapolri, Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo, mengintruksikan kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) untuk membentuk kampung tangguh narkoba di wilayah masing-masing.

Kampung ini bisa dibentuk pemerintah daerah (Pemda), tokoh agama, tokoh masyarakat serta stakeholder terkait lainnya. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi dini peredaran narkoba di area tempat tinggal. Dengan begitu sistem pencegahan bisa dimaksimalkan.

“Terhadap peredaran yang ada segera bisa diinformasikan sehingga kemudian kita bisa tangkap, dengan harapan memiliki daya cegah dan daya tangkal,” kata Kapolri usai mereles pengungkapan kasus sabu seberat 1,1 ton di Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, Senin (14/6/2021).

---