Keterangan Gambar : Maryusni, salah seorang guru yang sudah mengajar 22 tahun di Batam. (background/1st) ilustrasi. /Ilham/Doni/KORANBATAM.COM

GELAR pahlawan tanpa tanda jasa bagi seorang guru, memang terdengar agung dan mulia. Namun, di balik itu semua, ada perjuangan para guru untuk mendorong siswanya menggapai cita-cita, sekaligus berharap nasib mereka lebih sejahtera. Guru honorer jadi sekelumit kisah nyata.

Ilham/Doni, KORANBATAM.COM

Perempuan berjilbab itu duduk diam, sesekali matanya menatap ke langit-langit ruko yang ada di Jalan Yos Sudarso, Batuampar, Kota Batam. Saat itu, ia menunggu rekannya dari Forum Honorer Kategori 2 atau FHK2, yang hendak menggelar pertemuan, akhir pekan lalu.

Perempuan yang memiliki nama Maryusni tersebut, hendak berdiskusi untuk memperjuangkan nasibnya sebagai guru honorer di salah satu sekolah di Batam. Maryusni adalah satu dari sekian banyak guru-guru honorer di Kota Batam yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sejak 8 Maret 1999 silam, Maryusni sudah mengajar dan mengabdi menjadi seorang guru. Tepatnya hari ini, Senin (8/3/2021), dia sudah genap 22 tahun menjadi seorang guru. Maka tak heran, ia sangat ingin menjadi abdi negara, suatu penghargaan bagi dedikasinya menularkan ilmu kepada ribuan siswa yang pernah dididiknya.

Sebenarnya, Maryusni bukan tanpa usaha untuk menjadi pegawai negeri. Tercatat, ia sudah  tiga kali mengikuti tes CPNS. Namun, ia tak kunjung lulus sebagai PNS. Ironisnya, anak didiknya yang sempat belajar darinya dan baru berumur 22 tahun, malah sudah menjadi PNS.

“22 tahun saya mengajar. Dari anak saya umur 3 tahun sampai umur 25 tahun. Sepanjang itu pula saya masih honorer,” ujar Maryusni.

Ia meminta pemerintah punya kebijakan khusus bagi guru honorer yang sudah lama mengabdi. Ia tak menyalahkan aturan yang memberi syarat harus mengikuti tes masuk PNS. Namun, menurutnya, dibandingkan dengan daya tangkap antara anak-anak muda atau mereka yang baru tamat sekolah atau kuliah, dengan orang usia yang menginjak 52 tahun seperti dirinya, tentu akan mendapatkan hasil berbeda jika mengikuti tes yang sama.

“Umur kami sudah tua, kami minta diperhatikan lagi. Kami sudah mengabdi puluhan tahun. Harapannya, kami (K2) ini, diangkat jadi PNS,” katanya.

Sambil menunduk dan sesekali menyeka air mata, ibu yang tinggal di Kampung Belimbing, Sungai Panas itu melanjutkan obrolannya. Ia mengatakan, gaji yang diterima sebelum ada insentif dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam yakni sebesar Rp150 ribu, berangsur naik Rp200 ribu, dan Rp250 ribu. Itupun dari hasil uang komite sekolah alias dari hasil anak-anak murid yang membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

Baru pada Januari 2021 ini, ia dapat merasakan gaji sebesar Rp3 juta yang sebelumnya hanya Rp2,5 juta. Namun, gaji bersih yang diterima hanya Rp2,9 juta saja.

“Seragam kami juga dibedakan dengan yang PNS. Kami hanya memohon, supaya diangkat jadi PNS. Anak didik kami sudah jadi PNS, kami belum,” kata dia.

Enam Kepala Sekolah (Kepsek) berganti sudah dilalui guru kelas 2, SDN 02 Batam Kota, tersebut.

“Saya mengampu seluruh mata pelajaran, kecuali mata pelajaran Agama dan Bahasa Inggris, selebihnya saya yang mengajar. Olahraga juga saya, karena saya kelas rendah, saya mengajar di kelas 2 SD,” ucap ibu empat orang anak ini.

Wanita kelahiran Padang, 11 September 1969 ini, memiliki ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd), Diploma dua (D2) di Institut keguruan dan ilmu pendidikan (IKIP), dan Strata-1 (S1) di Universitas Terbuka (UT) di Batam.

“Harapan kami hanya PNS, karena masa pengabdian kami itu tak sesuai lagi. Kalau kami memang dapat PNS, wajar. Sudah lama kami pak, 22 tahun kami mengabdi untuk mencerdaskan anak bangsa,” ujar istri dari pekerja intalasi listrik tersebut sembari menyuarakan keingingnan rekannya yang lain.

Akan Temui Menpan-RB dan DPR RI

​​​​Keterangan gambar: Forum Honorer Katagori 2 (FHK2) Kota Batam, melakukan pertemuan di kawasan Batu Ampar, tepatnya Jalan Yos Sudarso, Kota Batam, sekira pukul 16.00 WIB, belum lama ini. (insert kiri bawah) Ketua FHK2 Kota Batam dan Ketua Umum Pemuda Batam, Indra, bersama guru-guru Katagori 2 Batam. (insert lingkar) Maryusni, guru SDN 02 Batam Kota. /Ilham/KORANBATAM.COM

Ketua FHK2 Kota Batam, Husni Thamrin, didampingi Ketua Umum Pemuda Batam, Indra, mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Pasalnya, mereka ingin memperjuangkan nasib 62 guru tak tetap (GTT) alias honorer yang tergabung dalam FHK2 Kota Batam yang tidak lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Husni mengatakan, pihaknya sejauh ini sudah berjuang demi nasib guru-guru FHK2 Kota Batam, salah satunya mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Namun, belum membuahkan hasil yang diharap.

“Hanya sampai di DPRD (Ketua DPRD Batam, Nuryanto), diberi rekomendasi untuk memohon kepada Pak Rudi (Wali Kota Batam). Tapi akhirnya seperti itulah, hanya mendukung saja,” ujar Husni.

Saat ini, kata Husni, pihaknya belum menemui Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Batam, Hendri Arulan. Menurutnya, hal itu dianggap percuma saja dilakukan, karena dinilai tidak akan mengubah nasib FHK2 Kota Batam atau guru tak tetap alias honorer lainnya.

“Kami belum ke sana (Disdik Batam). Teman-teman begitu juga, pasti kami dicuekin saja. Tak ada yang memperjuangkan kami untuk menjadi PNS, tak ada. Maka itu, kami langsung kepada wakil rakyat saja,” jelasnya.

Informasi yang diterima, dari total sebanyak 62 orang guru FHK2 Kota Batam, hanya 36 orang guru saja yang ingin berjuang demi kesejahteraan, selebihnya menunggu.

“Guru-guru saya sebenarnya ada 62 orang. Tapi yang mau berjuang ini, hanya 36 aja. Semua tergabung dalam FHK2 Kota Batam,” kata dia.

Husni berharap, aspirasi yang akan disampaikan di Jakarta kepada Menpan-RB nanti akan diterima, agar mereka diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Sementara, Ketua Umum Pemuda Batam, Indra, meminta kepada pemerintah agar guru tak tetap alias honorer yang tergabung dalam FHK2 Kota Batam betul-betul diperhatikan dan diperjuangkan karena jauh dari kata sejahtera. Pertama, disampaikan Indra, dari sesi gaji misalnya, yang besarannyannya sekitar Rp2 juta per bulannya.

“Untung saja mereka (para guru) ini ada tunjangan sebesar Rp1 juta dari pemerintah kota. Jadi Rp3 juta totalnya,” ujar Indra.

Kesempatan di 2021

Pemko Batam  mengusulkan kuota formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ke Kemenpan RB RI untuk tahun 2021.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid, mengatakan, pengajuan formasi CPNS tahun 2021 itu telah dilakukan beberapa bulan lalu. Yang mana, untuk CPNS yang diajukan itu mayoritas untuk tenaga medis dan guru.

“Formasinya sudah sampai di Jakarta pada tahun 2020 kemarin, yang banyak itu guru dan tenaga medis dan tenaga fungsional di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait teknis itu,” kata Jefridin, belum lama ini.

Ia menjelaskan, formasi yang diajukan cukup banyak. Pihaknya melanjutkan, kebutuhan pegawai dilakukan dengan melanjutkan formasi yang belum terpenuhi dalam seleksi di tahun 2020 lalu. Kemudian, ditambah dengan jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun.

“Kita hitung juga dengan yang pensiun. Untuk yang pensiun, kemarin di bulan Januari 9 orang. Tiap tahun itu ada. Teknisnya yang tahu di BPKSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia). Saya tak hapal angka formasinya,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Batam, Hasnah, mengatakan, Pemko Batam telah mengusulkan 445 formasi CPNS dan 2.821 formasi untuk PPPK. Pengajuan tersebut berdasarkan pengkajian kebutuhan pegawai di lingkungan Pemko Batam.

Sesuai data BKPSDM Batam, pegawai yang pensiun tahun 2020, 116 orang. Rinciannya, BUP 85 orang, APS 6 orang dan janda atau duda 25 orang. Sementara itu, untuk jumlah pegawai yang pensiun hingga bulan Februari 2021, sebanyak 25 orang. Dengan rincian, BUP sebanyak 22 orang, pensiun APS 1 orang. Serta janda/duda 2 orang.

Butuh Banyak Guru

Secara nasional, Pemerintah daerah (pemda) telah mengajukan usulan sebanyak 568.238 formasi guru melalui skema Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari pembukaan formasi sampai dengan satu juta guru. Meski data usulan formasi masih terus dimutakhirkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), jumlah ini adalah rekor penerimaan formasi guru untuk mengikuti seleksi ASN PPPK terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia.

Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Iwan Syahril, dalam keterangan tertulisnya, mengatakan, Pemerintah membuka seleksi guru ASN PPPK bagi honorer kategori 2 (K2), honorer non-K2, dan lulusan program pendidikan profesi guru (PPG).

“Nantinya pemenuhan formasi sampai satu juta guru ASN PPPK akan dilanjutkan sampai seluruh kuota terpenuhi,” kata Iwan di Jakarta, Jumat (5/3/2021).

Iwan menjelaskan, pencapaian tersebut diperoleh setelah Kemenpan RB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan sosialisasi yang ke berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Sosialisasi dilakukan Kemendikbud dalam berbagai bentuk, mulai dari lokakarya yang dibagi berdasarkan region sesuai dengan kedudukan wilayah Indonesia barat, tengah, dan timur kepada seluruh pemda yang teriri dari unsur dinas pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pada Oktober hingga Desember 2020.

Selain itu, Kemendikbud juga terus melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah, baik dalam bentuk tatap muka, maupun daring selama Januari 2021 hingga Maret 2021.

Sosialisasi juga dilakukan melalui grup percakapan WhatsApp dengan kepala dinas seluruh Indonesia, komunitas guru, berbagai pemberitaan di media massa baik nasional maupun regional.

“Pemerintah juga menyiapkan kanal informasi berupa laman yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” ungkap Iwan.

Ia pun menyampaikan apresiasi terhadap 490 pemerintah daerah yang telah mengajukan formasi kebutuhan guru di wilayahnya. Ia pun berharap, pemerintah daerah yang belum mengajukan formasi nantinya dapat mengirimkan pada kesempatan berikutnya.

“Ini diharapkan akan mampu mempercepat pemenuhan kekurangan guru di daerah yang saat ini jumlahnya masih sangat besar,” tutup Iwan.

Data Kemendikbud mencatat, saat ini terdapat 1.002.616 kebutuhan guru secara nasional yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

---