Keterangan Gambar : DPC HNSI Kabupaten Kepulauan Anambas saat hearing bersama DPRD karena nelayan kekurangan BBM solar subsidi. /1st

KORANBATAM.COM - Sebagai daerah penghasil minyak dan gas (Migas), tentunya menjadi terasa aneh ketika minyak menjadi komoditi yang langka. Namun hal ini terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas, sebab akhir-akhir ini masih sering terjadi kelangkaan minyak belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebabnya.

Roni, salah seorang warga Tarempa, mengatakan, kelangkaan minyak sudah kerap terjadi namun belum ada langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dirinya bahkan merasa curiga kelangkaan minyak bisa saja dilakukan oleh para pelaku usaha, namun hal itu ditepisnya karena masih berpikiran positif.

“Kelangkaan minyak sudah sering terjadi, namun pemerintah daerah (Pemda) sepertinya belum ada aksi nyata. Seharusnya sebagai daerah penghasil migas minyak tidak akan pernah langka, kalau kita saja sudah langka sebagai daerah penghasil apalagi daerah lain,” ujar Roni kepada media ini, Rabu (20/4/2022).

Dia menambahkan, jika kuota minyak sudah ada setiap tahun tidak mungkin terjadi kelangkaan karena tahun sebelumnya tidak pernah terjadi. Menurutnya, hal ini merupakan domain pemerintah dalam melakukan pengawasan saat distribusi dari pertamina kepada pelaku usaha.

“Sebaiknya ada pengawasan yang ketat dari pemerintah. Kalau memang ada pelaku usaha yang nakal dengan melakukan penimbunan langsung tindak tegas dan kalau perlu cabut izin usahanya dan bisa dipidana,” katanya.

Kelangkaan minyak tidak hanya pada jenis Pertalite saja, namun bahan bakar jenis solar juga mulai sulit ditemukan membuat para nelayan resah. Pasalnya, bahan bakar jenis solar itu merupakan kebutuhan dasar para nelayan untuk mencari ikan dilaut.

“Bahkan kita sudah dengarkan dari nelayan, jika saat ini solar mulai sulit ditemukan. Ini tentunya tidak main-main karena kebutuhan solar sebagai bahan bakar para nelayan untuk mencari nafkah,” katanya.

Hal ini juga dibenarkan oleh Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas, Dedy, yang menyampaikan jika saat ini belum ada data yang akurat terutama untuk para nelayan yang sangat membutuhkan minyak solar subsidi untuk melaut. Bahkan, saat hearing bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) beberapa waktu lalu hal itu menjadi pertanyaan baginya karena masalah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar subsidi hingga kini masih menjadi misteri.

“Sampai sekarang data yang dipakai oleh pemerintah pusat maupun daerah belum valid. Sehingga kebutuhan para nelayan BBM solar subsidi belum bisa diukur secara pasti padahal BBM solar merupakan kebutuhan dasar para nelayan untuk bahan bakar melaut dan menangkap ikan,” ujar dia.

 

(Tony/Jhon)

---