KORANBATAM.COM, Batam – Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) koordinasi dengan lurah dan RT/RW di wilayah Sagulung untuk pembenahan tepian parit. Bangunan dan tanaman yang terlalu dekat dengan parit diminta untuk dibersihkan agar tidak banjir.

Kepala Dinas BMSDA, Yumasnur mengatakan sudah mengelilingi semua lokasi banjir di Sagulung Kota dan Sei Lekop. Hanya banyak lokasi yang tidak bisa masuk alat berat karena rumah-rumah mepet parit.

“Untuk lokasi-lokasi yang rumah mepet parit saya tadi sudah panggil lurah dan RT/RW-nya. Kalau parit mau beres tolong bantu kita membereskan rumah dan tanaman di pinggir parit ini,” tutur Yumasnur di Batam Centre, Jumat (6/12).

Sejak tiga hari terakhir, BMSDA sudah menurunkan alat berat serta petugasnya untuk menormalisasi saluran air di sejumlah titik di Sagulung. Alat yang diturunkan antara lain long-arm excavator dan beberapa ekskavator kecil. Total ada 12 unit ekskavator yang sedang bekerja di lokasi rawan banjir.

“Lokasi yang banjir dari Kaveling Mandiri arah Seipelunggut sudah kita normalisasi dengan memasukkan dua unit ekskavator. Gorong-gorongnya segera kita ganti dengan box culvert. Gorong-gorong di RW 12 Sagulung Kota juga akan diganti dengan box culvert sekaligus normalisasi,” ujarnya.

Yumasnur mengatakan timnya juga sudah melakukan normalisasi di kolam olakan depan puskesmas Sungai langkai. Selanjutnya juga akan melakukan normalisasi dan pelebaran kolam olakan di posisi hilir.

Pada Kamis (5/12), Wakil Wali Kota Batam meninjau beberapa lokasi di Sagulung. Mulai dari belakang Pasar Perumnas Sagulung, apartemen sebelah Perumnas Buana Indah, Kaveling Flamboyan, Puskemas Sungai Langkai, SDN 002 Sagulung, dan Seilekop.

“Dari rapat itu Pak Wakil mendiskusikan tentang pembenahan ke depannya, tepatnya di tahun 2020, mana yang diperbaiki Pemko mana yang diperbaiki Badan Pengusahaan Batam,” ujar Kabag Humas Setdako Batam, Efrius.

Disebutkan, apa yang dilakukan saat ini hanyalah tindakan darurat. Sebab, untuk yang permanen seperti pembuatan atau pelebaran drainase, harus menunggu anggaran.(humas/PR)

---