- Li Claudia: Anugerah Investasi BP Batam Jadi Inspirasi dan Perkuat Sinergi Bangun Daerah
- ESB Dorong Transformasi Digital Kuliner Sumatera, Mulai dari Batam
- Kapolsek Batuampar dan Wartawan Coffee Morning
- Silaturahmi Kepala dan Waka BP Batam dengan Kajati Kepri
- Makan Berhidang Warnai Rangkaian Kenduri Warisan Budaya Takbenda Batam 2025
- Sudah 2 Kali, Kakek Durjana Cabuli Bocah 4 Tahun di Bengkong Batam
- Baju PDU Walikota Batam Pertama, Koleksi Terbaru di Museum Raja Ali Haji di Hari Jadi ke-5
- Didepan Pemerintah AS, Fary Tegaskan Komitmen Prabowo Jadikan Batam Tujuan Investasi Dunia
- Pemotor Tewas Tergeletak di Tempat, Diduga Jadi Korban Tabrak Lari
- Bhayangkari Ranting Bengkong Dorong Semangat Sehat dan Perkuat Tali Persaudaraan lewat Senam Aerobik
Pasca 2 Bulan Pemberlakukan Kenaikan PPN 11 Persen, HIPPI Minta Pemerintah Jaga Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Beli Masyarakat

Keterangan Gambar : Keterangan gambar: Ketua HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang. /1st
KORANBATAM.COM - Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan dunia usaha siap melaksanakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen sekalipun, akan tetapi momentumnya kurang tepat mengingat ekonomi saat ini dalam proses pemulihan dan daya beli masyarakat belum stabil karena dunia masih dalam proses penyesuaian, baik dari sistem akutansinya maupun dalam proses transaksinya.
Hal ini diungkapkan Sarman terkait kenaikan tarif PPN sebesar 11 persen saat ini sudah berjalan selama dua bulan, sejak diberlakukan pemerintah terhitung tanggal 1 April 2022.
“Kenaikan PPN ini tentu akan berdampak terhadap berbagai harga produk, kita berharap agar proses pemulihan ekonomi kita semakin cepat, sehingga gairah ekonomi semakin baik dan para investor yang masuk semakin bergairah sehingga dampak kenaikan ini tidak menurunkan daya beli masyarakat kita,” kata Sarman, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/6/2022).
Sarman melanjutkan, dunia usaha berharap agar kenaikan PPN ke depannya dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat sehingga dampaknya tidak mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.
“Yang paling penting saat ini pemerintah harus menjaga momentum yang sudah membaik ini, baik pertumbuhan ekonomi maupun wabah Covid-19 yang sudah terkendali agar perekonomian kembali bergeliat dan daya beli masyarakat meningkat,” tandas Sarman.
(*/red)







.gif)






















