Keterangan Gambar : Sejumlah Perawat Camatha Sahidya (RSCS) saat gelar aksi demo di depan Kantor Wali Kota Batam, Senin (10/2) pagi. (Foto : iam)

KORANBATAM.COM, Batam – Puluhan perawat Rumah Sakit Camatha Sahidya (RSCS) yang tergabung dalam Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan SPSI mengadu kepada Wali Kota Batam. Mereka ingin perusahaan tempat kerja mereka memberikan hak untuk mereka, Senin (10/2/2020) pagi sekira pukul 10.00 WIB.

Aduan itu mereka sampaikan dengan cara menggelar aksi damai di depan Kantor Wali Kota Batam. Dalam aksinya, mereka ingin perusahaan di tempat mereka bekerja mempekerjakan kembali seluruh pengurus dan anggota PUK FSP Farkes SPSI RS Camatha Sahidya sebanyak 28 orang yang telah di-PHK secara sepihak oleh manajemen RS Camatha Sahidya.

Selain itu, membayar seluruh gaji para pekerja sesuai dengan UMK Kota Batam Tahun 2020, sekaligus memberikan slip gaji para pekerja. Kemudian membayar upah lembur para pekerja yang bekerja pada hari libur nasional dan sejumlah tuntutan lain.

Pantauan di lokasi, peserta yang mayoritas mengenakan kostum berwarna hijau tersebut datang membawa keranda mayat yang dibalut kain putih. Keranda mayat tersebut bertuliskan “Matinya Keadilan untuk Kesehatan”.

“Keranda mayat itu adalah simbol matinya keadilan pekerja kesehatan terkait sebanyak 28 karyawan yang terkena PHK secara sepihak oleh RSCS Batam,” ujar Koordinator aksi demo, Anwar Gultom.

Selain itu, dalam aksi demo, mereka juga membawa beragam poster dan spanduk diantaranya bertuliskan, Tolak PHK Sepihak, Bertanya Soal Upah Malah di PHK, Kerja Perawat Bukan Main-main Tapi Gaji Kami Main-main, Pak Jokowi Dengarkan Keluhan Kami, Kami Karyawan Bukan Buronan dan Tolak Penahanan Ijazah.

“Kami mununtut keadilan, biarlah kita semua sampai mati menunggu bapak Wali Kota kita, untuk menemui kita di sini mendengar semua keluhan yang sedang kita alami,” tegas Anwar.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia, Ides Madri mengatakan pihaknya akan mengundang para pendemo untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP), pada hari Kamis (13/2/2020) mendatang.

Lanjut Ides, ia mengatakan, Komisi IV akan menindaklanjuti dan membahas aspirasi yang disampaikan oleh para pekerja, perawat dan bidan tersebut.

“Nantinya, dalam RDP diharapkan para pengambil kebijakan dapat hadir dan pada saat bersamaan, kami juga akan mengundang Kepala Disnaker Kota Batam, Pengawas Disnaker Provinsi Kepulauan Riau dan pihak dari RS Camatha Sahidya,” kata Ides Madri.

Ides berharap, dengan pertemuan pada hari Kamis nanti, RDP dapat memecahkan segala permasalahan dan mendapatkan solusinya agar semua permasalahan yang disampaikan perawat dan bidan dapat terselesaikan. (iam)

---