Keterangan Gambar : Kepala BP Batam Muhammad Rudi (kanan) dan Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto menghadiri RDP dengan Komisi VI DPR-RI di gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (12/2/2025). /BP Batam

KORANBATAM.COM - Badan Pengusahaan (BP) Batam menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) di gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (12/2/2025). BP Batam melaporkan rencana efisiensi atas Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga 2025.

Hadir Kepala BP Batam Muhammad Rudi, Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto, para Anggota Bidang dan sejumlah pejabat eselon II BP Batam.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menyampaikan pihaknya sangat mendukung kebijakan efisiensi belanja sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

“Menindaklanjuti instruksi presiden dan sesuai hasil rapat pembahasan rekonstruksi efisiensi anggaran bersama kementerian keuangan (Kemenkeu) yang dilaksanakan pada hari selasa (11/2) kemarin, pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BP Batam 2025 menjadi Rp1.247.92 miliar dari semula sebesar Rp1.992,72 miliar,” kata Rudi.

Lebih lanjut, sebagai konsekuensi logis dari kondisi tersebut, pihaknya tak memungkiri akan ada sejumlah dampak penurunan kualitas terhadap layanan yang diberikan. 

Kendati demikian, ia dan jajaran tetap berusaha maksimal melaksanakan layanan publik dan mendukung kebijakan prioritas pemerintah dalam menarik investasi dan menjadikan Batam sebagai kawasan ekonomi yang berdaya saing dan semakin modern. 

“BP Batam akan terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan pelaku usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam,” ujar Rudi.

Dalam kesempatan itu juga, ia menyampaikan apresiasi dan memohon dukungan kepada Pimpinan dan para Anggota Komisi VI DPR-RI  bagi pengembangan kawasan ekonomi strategis Batam baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan di masa akan datang. 

“Kami tetap mengharapkan dukungan dari Komisi VI DPR-RI demi terwujudnya kawasan Batam Rempang Galang sebagai kawasan ekonomi yang berprestasi dan bermartabat seperti kawasan serupa di negara lain,” harapnya. (*)

---