- PLN Batam Ingatkan Bahaya Main Layang-layang di Sekitar Jaringan Listrik
- PLN Batam Gelar Upacara HUT ke-80 RI, Teguhkan Semangat Persatuan dan Apresiasi untuk Masyarakat
- Begini Pesan Mendalam Pangkogabwilhan I ke Prajurit Lanal Tarempa
- Pangkogabwilhan I Apresiasi Lanal Tarempa yang Lestarikan Sejarah
- Bupati Anambas Tekankan Pentingnya Pramuka Hadir Ditengah Masyarakat
- Polres Bersinergi dengan Pemkab dan Bulog Salurkan Beras Murah Bermutu
- Bupati Anambas Pimpin Upacara Kemerdekaan dengan Khidmat
- Meriah, Pentas Seni Kelurahan Tarempa Warnai Peringatan HUT ke-80 RI di Anambas
- Upacara HUT Kemerdekaan ke-80 RI Batam, Ada Penggagal dan Pemusnah Penyelundupan Narkoba 4 Ton di Barisan Tamu Kehormatan
- Detik-Detik Keberangkatan Pangkogabwilhan I, Bupati Anambas Lepas dengan Kesan Mendalam di Lanudal Matak
Relaksasi Pajak Daerah Tahap 2, Sejumlah Keringanan Diberikan untuk Masyarakat

Keterangan Gambar : Wali Kota Batam, Muhammad Rudi (tengah) didampingi Wakilnya, Amsakar Achmad (kanan) dan Sekda Kota Batam, Jefridin Hamid saat diwawancarai sejumlah wartawan. /Dok. Pemko Batam
KORANBATAM.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam melanjutkan relaksasi pajak daerah tahun 2022. Pada tahap ini, sejumlah keringanan diberikan untuk masyarakat.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menyampaikan relaksasi pajak daerah tahun 2022 tahap 2 ini diberikan agar wajib pajak terbantu dan bisa memanfaatkan keringanan yang diberikan.
“Mumpung ada momen, manfaatkan keringanan yang kami berikan,” ujar Rudi, Selasa (6/9/2022).
Relaksasi pajak daerah tahun 2022 tahap 2 ini berlaku sejak 1 September 2022 hingga 31 Oktober 2022 mendatang.
Adapun, keringanan yang diberikan yakni 100 persen bebas denda dan atau bunga piutang pajak daerah tahun 1994 hingga 2021.
Sektor pajak yang mendapat keringanan yakni Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2), hotel, restoran, hiburan, parkir, reklame, dan penerangan jalan.
“Kami harapkan relaksasi ini bisa membantu warga di momen kebangkitan ekonomi Batam,” katanya.
Selain itu, keringanan lain yang diberikan yakni keringanan 10 persen pokok piutang PBB-P2 tahun 1994 hingga 2021.
“Untuk jatuh tempo pembayaran PBB-P2 diperpanjang hingga 31 Oktober 2022. Mari membangun daerah dengan taat membayar pajak,” tandasnya. (***)