Keterangan Gambar : Kunjungan BPKP-RI di kantor BP Batam, Batam, Kepulauan Riau, Selasa (11/2/2025). /BP Batam

KORANBATAM.COM - Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar entry meeting laporan pengawasan bidang kerja sama investasi dan pembiayaan pembangunan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP-RI), Selasa (11/2/2025), di Marketing Center.

Pertemuan ini dipimpin oleh Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Alexander Zulkarnain bersama Direktur Pengawasan Bidang Kerjasama Investasi dan Pembiayaan Pembangunan BPKP-RI, Gumbira Budi Purnama yang dihadiri oleh Pejabat Tingkat II, III, dan IV di lingkungan BP Batam serta tim dari BPKP-RI.

Melalui pertemuan ini BPKP-RI akan memulai pengawasan di BP Batam tahun 2025 dan pada kesempatan ini juga BPKP-RI turut menyerahkan laporan hasil pengawasan tahun 2024 kepada BP Batam.

Dalam sambutannya, Alexander Zulkarnain menuturkan bahwa, ia bersama jajaran berkomitmen mewujudkan good governance di lingkungan BP Batam dan berharap sinergi antara BP Batam dengan BPKP-RI dapat merealisasikan hal tersebut secara berkelanjutan.

“Kami di BP Batam berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, oleh karena itu selama pengawasan tim BPKP-RI ini nantinya jika ada kendala maupun kebutuhan data pendukung kami akan siapkan secara satu pintu melalui Satuan Pemeriksa Intern (SPI),” kata Alex, sapaan akrabnya.

“Harapannya BP Batam bersama BPKP-RI dapat terus bersinergi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan pembangunan di lingkungan BP Batam yang transparan dan akuntabel,” sambungnya.

Merespon pernyataan Alex, Direktur Pengawasan Bidang Kerjasama Investasi dan Pembiayaan Pembangunan BPKP-RI, Gumbira Budi Purnama juga berharap BP Batam dapat menjalankan seluruh rekomendasi dari BPKP-RI atas pengawasan tahun sebelumnya untuk mewujudkan tata kelola lembaga yang baik.

“Melalui pertemuan ini kami sampaikan arahan Kepala BPKP-RI dalam bentuk rekomendasi dalam laporan pengawasan tahun 2024, harapan kami di tahun 2025 ini BP Batam dapat menjalankan seluruh rekomendasi tersebut untuk terus mewujudkan tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel,” ujarnya. (*)

---