- Tanggapan dan Jawaban Bupati Anambas Pandangan Umum RPJMD 2025-2029
- PLN Batam Gelar Diskusi Publik, Jelaskan soal Penyesuaian Tarif Listrik untuk Rumah Tangga Mampu
- PWI Kepri dan Batam Ziarahi Makam Sahabat Sejawat Penuh Haru
- Segera Bergulir Juli Ini, Batam 10K Diikuti Pelari Asing dari Berbagai Negara
- Duta Besar Australia Lawatan ke Batam
- Dorong Pertumbuhan Industri, PLN Batam Hadirkan Layanan Khusus Kelistrikan
- CIMB Niaga Gelar Festival Musik Sunset 2 Hari di Kebun TMII Jakarta
- PLN Batam Siap Laksanakan Kebijakan Tarif dari Pemerintah Mulai 1 Juli 2025
- Penemuan Batu Bata Bersejarah di Dapur Arang Batam
- Istri di Bengkong Polisikan Suami gegara Cabuli Putri Pertamanya Sendiri
Gelorakan Semangat Anti Korupsi, BP Batam Dukung Hakordia KPK 2022

Keterangan Gambar : Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro (tiga dari kanan) dalam Hari Antikorupsi Sedunia 2022 di Medan, Sumatera Utara, Selasa (29/11/2022). /BP Batam
KORANBATAM.COM - Badan Pengusahaan (BP) Batam ikut serta dalam rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, pada tanggal 29-30 November 2022.
Hakordia tahun 2022 kali ini mengusung tema Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi dan digelar di Medan, Sumatera Utara, tepatnya di lapangan Astaka dan Gor Indoor Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Pimpinan KPK-RI, Alexander Marwata, dalam sambutannya, mengatakan bahwa, Hakordia merupakan peringatan atas sebuah insiden luar biasa yang disebut korupsi, sebagai penghambat terbesar majunya suatu wilayah.
“Korupsi itu penghambat utama pengentasan kemiskinan dan pembangunan. Wilayah yang mampu mengentaskan kemiskinan dan memajukan pembangunan, telah mendukung gerakan Anti Korupsi,” ujar Alexander.
Dikatakannya, Sumatera Utara yang saat ini masih menduduki daerah dengan tingkat korupsi tertinggi kedua di Indonesia, menjadi salah satu tuan rumah yang ditunjuk untuk menggelar Hakordia 2022.
Dalam momentum ini, Alex juga mengingatkan komitmen para pemimpin daerah dan instansi sehingga pemberantasan korupsi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Kehadiran pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi akan menjadi modal yang kuat untuk pembangunan di daerah,” ungkapnya.
Hadirnya BP Batam, merupakan dukungan bagi upaya KPK RI dalam penyadaran publik dan publikasi kepada masyarakat agar turut terlibat pemberantasan korupsi di Indonesia.
Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo Koentjoro mengatakan, BP Batam komitmen mendorong sejumlah regulasi yang menopang perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani.
“Dalam menarik investasi, BP Batam sudah punya peraturan pemerintah (PP) 41 tahun 2021, semua perizinan juga sudah by digital and system. Ini mendorong gerakan ekonomi (Batam) pulih & tata kelola pemerintahan yang bersih melayani,” ucap Wahjoe, Selasa (29/11/2022).
Ia juga menuturkan, keistimewaan Batam didukung dengan beragam inovasi dan kebijakan pembangunan yang digelorakan oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.
“Dukungan Pak Kepala besar sekali ya untuk kemajuan Batam. Dari sisi perizinan kita siap dengan digitalisasi untuk mendukung kegiatan usaha, infrastruktur pun demikian, dari sisi pengelolaan aset dan penganggaran dikelola dengan optimal. Sehingga semua simultan mendorong ekosistem yang bebas korupsi, ekonomi Batam pun meningkat,” kata Wahjoe.
Dalam kesempatan ini, BP Batam turut membuka stand pameran pelayanan investasi dan pelayanan publik.
“Selain sebagai bentuk dukungan bagi KPK, giat ini juga dapat menjadi sarana promosi dan informasi improvisasi layanan BP Batam kepada publik,” imbuhnya.
Wahjoe juga berkesempatan menyapa pengunjung yang hadir di stand BP Batam.
Pria yang pernah menjabat sebagai Inspektur I, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan ini, didampingi oleh Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait, Kepala Biro Umum Budi Susilo dan Kepala Satuan Pemeriksa Intern Konstantin Siboro.
Hadir jajaran pimpinan KPK RI, Wakil Ketua MPR RI, Gubernur dan pimpinan daerah se-Sumatera serta perwakilan Kementerian/Instansi/Lembaga di Indonesia. (***)