- Dukung MBG Aman Berkualitas, Unit SPPG Silaturasa ke Polsek Bengkong
- Lanud Hang Nadim-Tim Gabungan Tertibkan Wilayah KKOP Bandara
- BP Batam Terima Audiensi PT Gunung Puntang Mas
- Ekonomi Kepri Tertinggi Secara Nasional, BI Dorong Pengembangan Ekonomi Biru
- Wakapolda Kepri: Konten Kreator Punya Tanggungjawab Moral Sebarkan Nilai Positif di Tengah Masyarakat
- Imigrasi Batam Deportasi 186 WNA gegara Salahgunakan Izin Tinggal
- Batam Catatkan Pertumbuhan Logistik yang Signifikan
- Sinergi Bangun Batam, Kalapas Baru Temu Sapa Wartawan
- Kick Off Pelatihan Calon Transmigran Rempang Eco-City: Bangun Peradaban, Ciptakan Pusat Ekonomi Baru
- Kepala Lapas Batam Terima Kunjungan Studi Lapangan Mahasiswa Unrika
Kepri Salah Satu Daerah Penerima Hibah Investasi dari MCC

Keterangan Gambar : Rapat dan presentasi program Compact-2 MCC di Gedung Daerah, Kamis (7/4/2022). /1st
KORANBATAM.COM - Satu lagi sumber pembiayaan infrastruktur berpotensi membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) untuk mengembangkan wilayah Kota Tanjungpinang.
Millenium Challenge Corporation (MCC) melalui program Compact-2 telah memfokuskan Kepri sebagai salah satu dari lima provinsi di Indonesia selain Sulawesi Utara (Sulut), Sumatera Selatan (Sumsel), Riau dan Bali, yang menjadi sasaran hibah investasi yang bersifat time bound ini.
MCC adalah lembaga bantuan luar negeri Amerika Serikat (AS) untuk membantu perjuangan melawan kemiskinan global. MCC menyalurkan hibah dari hasil pembayaran pajak masyarakat AS untuk memberi manfaat bagi negara-negara sedang berkembang yang didirikan oleh Kongres AS pada Januari 2004.
Sedangkan, program compact adalah program kerja sama antara MCC dengan suatu negara untuk mendanai proyek-proyek spesifik selama lima tahun, yang ditargetkan untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pada Desember 2018, Dewan Direksi MCC memutuskan bahwa Indonesia terpilih untuk dapat menerima Hibah MCC untuk Program Compact kedua. Kementerian Pajak Pertambahan Nilai atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPN/Bappenas) telah ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai koordinator mitra MCC dalam tahap perencanaan Program Compact kedua ini.
Di Kepri sendiri, pengembangan pelabuhan Kuala Riau Tanjungpinang menjadi proyek strategis yang diajukan untuk dibiayai pembangunan infrastrukturnya melalui Program Compact-2 ini. Pelabuhan Kuala Riau selama ini dikenal sebagai masyarakat dengan nama Pelantar I dan Pelantar II.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyampaikan bahwa, pengembangan pelabuhan Kuala Riau yang merupakan integrasi Pelantar I dan II adalah bagian komprehensif dari kota Tanjungpinang.
“Selama ini digunakan untuk kepentingan logistik masyarakat dan kondisinya sudah sangat padat dengan alur lalu lintas hanya satu jalur. Tujuan integrasi adalah untuk memudahkan alur logistik yang selama ini dwelling timenya memakan waktu rata-rata satu minggu,” papar Gubernur Ansar pada rapat dan presentasi program Compact-2 MCC di Gedung Daerah, Kamis (7/4/2022).
Menurut Gubernur Ansar, adanya pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) dan pelabuhan penyeberangan ke Pulau Penyengat yang berdekatan akan semakin terintegrasi jika pengembangan Pelabuhan Kuala Riau ini terealisasi.
“Maka Pelabuhan Kuala Riau ini kalau nanti MCC bersama kita mengembangkannya, maka akan menjadi pelabuhan terintegrasi yang bisa melengkapi semua kebutuhan-kebutuhan pelayaran,” ungkapnya.
Gubernur Ansar juga mengungkapkan, komitmennya dalam program ini dengan kesiapan melengkapi seluruh persyaratan yang diperlukan dan siap memberikan keterangan terkait masukan dan pertanyaan dari pihak MCC.
“Agar tepat sasaran, tepat guna, dan bermanfaat. Kalau ini dibangun dengan komprehensif bisa menjadi workway masyarakat dan menambah performance Kota Tanjungpinang,” ujarnya.
Sementara itu, Environmental and Social Associate Director MCC, Jason Jones, menyampaikan, saat ini hibah Compact tersebar di 24 negara di seluruh dunia dan kebanyakan dari Afrika. Tujuannya adalah untuk pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.
“Dana compact akan cair di awal 2024 dan akan ada tenggat 5 tahun yang sangat ketat sehingga harus berakhir di 2029. Namun, sebelum cair akan ada dana pra compact yg dapat digunakan untuk kepentingan seperti studi kelayakan,” ujarnya.
Rapat dihadiri juga oleh Transport Senior Director MCC Yohanes Abebe, Tim Leader Konsultan IMC Robert Hardy, Direktur Kantor Staf Presiden (KSP) Bilateral Direktorat Bappenas Kurniawan Ariady dan jajaran, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal Provinsi Kepri.
(rls/red)







.gif)






















