Keterangan Gambar : Penyerahan LKPJ, Senin (4/4/2022). /1st

KORANBATAM.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanagungjawaban (LKPJ) Bupati Kepulauan Anambas tahun anggaran 2021 di ruang Sidang Paripurna lantai I, Gedung DPRD Anambas, Senin (4/4/2022).

Dalam sidang paripurna penyampaian LKPJ Bupati Kepulauan Anambas 2021 itu dipimpin oleh Wakil Ketua  DPRD dan didampingi oleh Wakil Ketua II DPRD Anambas, serta disaksikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Jhon Aquarius, dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Wakil Ketua I DPRD Anambas, Syamsil Umri, mengatakan, sesuai dengan mekanisme bahwa, dimana laporan tahunan anggaran disampaikan kepada DPRD satu kali dalam setahun paling lama 3 bulan setelah anggaran berakhir.

“Kami ucapkan terima kasih kepada saudara Bupati Anambas yang telah menyampaikan LKPJ 2021 dengan tepat waktu,” katanya.

Syamsil menambahkan, akuntabilitas keuangan merupakan cerminan pertanggungjawaban pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk itu, kata dia, dapat disampaikan bahwa, berdasarkan struktur keuangan daerah tahun anggaran 2021 pendapatan Kabupaten Kepulauan Anambas ditargetkan sebesar Rp1.112.60 7 miliar dan terealisasi sebesar Rp844,501 miliar atau sebesar 75,2 persen dengan rincian sebagai berikut dana transfer tahun anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp1.071.10 miliar rupiah dan terealisasi sebesar 790,5 miliar rupiah atau sebesar 74,60 persen.

Sementara, Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris, saat menyampaikan laporan menyebutkan bahwa, jika prioritas penyerapan anggaran tetap pada Dinas Pendidikan (Disdik) Pemuda dan Olahraga (Pora) Kabupaten Kepulauan Anambas, Dinas Kesehatan (Dinkes) serta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) dalam pembangunan.

“Kita tetap prioritas utama adalah pendidikan dan kesehatan. Kesejahteraan sosial dan sumber daya manusia (SDM) unggul yang berakhlakul karimah, perikanan dan pariwisata berbasis ekonomi kerakyatan dengan lingkungan hidup yang lestari,” ujarnya. 

Dia juga menambahkan, konektivitas  sarana prasarana wilayah yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan investasi birokrasi yang melayani dan inovasi serta otonomi desa yang berdaya saing.

“Banyak yang sudah terlaksana, namun masih ada yang akan kita laksanakan lagi ke depannya agar pembangunan itu dapat dinikmati oleh masyarakat,” katanya.

 

(Tony/Jhon)

---