- Lanud Hang Nadim-Tim Gabungan Tertibkan Wilayah KKOP Bandara
- BP Batam Terima Audiensi PT Gunung Puntang Mas
- Ekonomi Kepri Tertinggi Secara Nasional, BI Dorong Pengembangan Ekonomi Biru
- Wakapolda Kepri: Konten Kreator Punya Tanggungjawab Moral Sebarkan Nilai Positif di Tengah Masyarakat
- Imigrasi Batam Deportasi 186 WNA gegara Salahgunakan Izin Tinggal
- Batam Catatkan Pertumbuhan Logistik yang Signifikan
- Sinergi Bangun Batam, Kalapas Baru Temu Sapa Wartawan
- Kick Off Pelatihan Calon Transmigran Rempang Eco-City: Bangun Peradaban, Ciptakan Pusat Ekonomi Baru
- Kepala Lapas Batam Terima Kunjungan Studi Lapangan Mahasiswa Unrika
- JNE Raih Penghargaan Best CMO Award 2025
Maju Pilkada Jalur Independen Minimal Dukungan 10 Persen, Untuk Anambas 3.153 Orang
KORANBATAM.COM, Anambas - Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menetapkan jumlah minimal persyaratan bagi calon bupati dan wakil bupati yang akan maju Pilkada nanti.
Ketua KPUD Kabupaten Kepulauan Anambas, Jufri Budi mengatakan, jumlah dukungan minimal 3.153 dari jumlah daftar pemilih tetap(DPT) Kabupaten Kepulauan Anambas 31.529 pemilih.
" Jumlah dukungan minimal 10 persen dari jumlah DPT. Jadi minimal syaratnya bagi perseorangan adalah 3.153 orang," kata Jufri Budi kepada wartawan, Minggu(27/10/2019).
Jupri Budi juga menambahkan dukungan 10% tersebut harus ada di 6 Kecamatan dari dari 10 jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal ini sesuai dengan aturan PKPU bahwa dukungan 50 persen +1 dari jumlah kecamatan yang ada di kabupaten kota.
"Jumlah Kecamatan kita ada 10 berarti jumlah dukungan itu ada harus ada di 6 Kecamatan," ujarnya.
Jufri juga menambahkan KPU akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan partai politik, setelah itu KPU juga akan mengundang kira-kira calon perseorangan akan maju Pilkada 2020 nanti.
" Kita akan sosialisasikan dulu, agar masyarakat mengetahuinya. Nanti setelah itu kita akan verifikasi dukungan tersebut benar atau tidak," katanya.
Dalam verifikasi nanti kita akan didampingi oleh pihak Panwaslu itu PPL ataupun Panwascam. KPUD akan tanyakan dukungan tersebut bemar atau tidak. Masyarakat juga diminta membuat surat pernyataan mendukung atau tidak, berkasnya nanti pihak KPU akan sediakan.
"Saat verifikasi nanti kita akan buat surat pernyataan apakah benar dukungan tersebut atau tidak. Jika benar kita akan minta masyarakat itu membuat surat pernyataan, begitu juga sebaliknya tetap ada surat pernyataan, "ujarnya.(CR1/Red)







.gif)






















