Keterangan Gambar : Kepala BP Batam, Muhammad Rudi (tengah) mendampingi Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia saat percepatan pengembangan Pulau Rempang, Minggu (13/8/2023). /BP Batam

KORANBATAM.COM - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia memberikan perhatian penuh terhadap pengembangan Pulau Rempang.

Hal tersebut Bahlil sampaikan usai melaksanakan rapat koordinasi (rakor) pemantapan rencana investasi hilirisasi pabrik kaca dan solar panel di Pulau Rempang yang berlangsung di Hotel Marriott Batam, Minggu (13/8/2023).

“Saya bersama Wali Kota sekaligus Kepala BP Batam sudah bertemu langsung dengan masyarakat Rempang. Saya sampaikan ke masyarakat bahwa rencana pengembangan ini harus dilakukan dalam mendorong investasi,” ujarnya didampingi Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.

Ia memaparkan bahwa, pengembangan Pulau Rempang sebagai kawasan ekonomi baru atau The New Engine of Indonesian’s Economic Growth dengan konsep “Green and Sustainable City” pun bakal mendatangkan banyak manfaat. Salah satunya adalah dengan membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat.

Tidak hanya itu, lanjut Bahlil, para generasi muda di sana pun akan mendapatkan pelatihan (kursus) atau edukasi khusus di bidang industri kaca dan solar panel.

Sehingga, kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pengembangan Rempang Eco-City dapat terpenuhi dengan baik.

“Keterlibatan masyarakat akan maksimal. Industri di sana nantinya akan membuka sekitar 30 ribu lapangan pekerjaan. Masyarakat Kepri, khususnya dari Pulau Rempang akan menjadi prioritas. Ini menjadi fokus pemerintah dalam memberikan harapan kepada generasi penerusnya,” sebut Bahlil.

Sesuai hasil rakor, Bahlil juga menyampaikan jika rencana relokasi untuk masyarakat tetap akan berjalan. Namun, relokasi tersebut tetap memperhatikan dan menghargai hak masyarakat yang bermukim di sana.

“Bukan asal relokasi, tapi masyarakat juga akan diberikan tanah seluas 200 meter dengan rumah tipe 45 dengan akses jalan yang baik agar aktivitas bisa berjalan. Hak-hak rakyat tetap dihargai. Apalagi rakyat yang sudah punya alas hak seperti punya sertifikat. Tapi kalau ada sekelompok orang yang masuk dengan cara semi-semi terang, biarkan aparat keamanan yang menyelesaikan dengan prosedur berlaku,” tutupnya. (***)

---