Keterangan Gambar : Rapat bersama di ruang media center, Kantor Bupati Anambas, Selasa (20/9/2022). /1st

KORANBATAM.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar rapat penguatan optimalisasi Kampung Keluarga Berencana (KB) dengan sejumlah stakeholder terkait, Selasa (20/9/2022).

Pertemuan yang berlangsung di ruang media center lantai 2, Kantor Bupati Anambas ini dalam rangka penguatan kemitraan untuk mengoptimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Kepulauan Anambas dalam upaya percepatan penurunan stunting di Anambas.

Hadir dalam kesempatan tersebut, di antaranya Bupati Kepulauan Anambas, Perwakilan dari BKKBN Provinsi Kepri, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau yang mewakili, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dan staf Dinkes PPKB yang hadir.

Bupati Anambas, Abdul Haris memimpin sekaligus membuka rapat. Haris mengatakan dalam sambutnya bahwa, kampung KB merupakan salah satu bentuk atau model miniatur pelaksanaan program-program keluarga berencana yang melibatkan seluruh OPD.

“Semua tingkatan baik itu Provinsi, Kabupaten/Kota yang bersinergi dengan Kementerian atau lembaga, stakeholder dan instansi terkait sesuai dengan kondisi wilayah yang dilaksanakan dari tingkatan pemerintahan terendah,” ujar Haris. 

Selanjutnya, Haris mengingat pentingnya program kampung Keluarga Berkualitas, sehingga pada tanggal 12 Juli 2022 Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) telah melaksanakan launcing atau peluncuran instruksi presiden (Inpres) nomor 3 tahun 2022 tentang optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

“Kampung Keluarga Berkualitas ini merupakan pendekatan pembangunan di tingkat desa/kelurahan yang dilakukan secara integrasi dan confidence dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat,” jelasnya.

“Melalui instruksi Presiden RI diharapkan Kampung Keluarga Berkualitas menjadi rumah besar yang dapat menampung kampung-kampung lainnya. Keluarga dan masyarakat diharapkan menjadi mandiri, tentram dan bahagia,” tambah dia.

Haris juga menekankan bahwa, pertemuan ini penting digelar dan strategis untuk memantapkan kembali komitmen bersama serta menyamakan presepsi tentang Kampung Keluarga Berkualitas agar nantinya semua Dinas terkait dapat mengembangkan secara bersama-sama.

“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri sangat mendukung kegiatan rakor ini dan meminta OPD di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota dapat mendukung dan berkontribusi dalam kegiatan dengan locus Kampung Keluarga Berkualitas di seluruh Provinsi Kepri,” katanya.

Kemitraan dalam penanganan stunting merupakan langkah strategis yang harus konsisten dilakukan guna terlaksananya seluruh rencana dan pelaksanaan kegiatan intervensi penurunan stunting yang dilakukan bersama-sama antara OPD penanggungjawab, layanan bersama sektor atau lembaga non pemerintah dan masyarakat.

Pada pertemuan tersebut, Desri Mulyono, Perwakilan dari BKKBN Provinsi Kepri menjelaskan bahwa, sebagaimana diketahui roadmap pembentukan Kampung Keluarga Berencana diawali pada tahun 2016 tepatnya pada tanggal 14 februari yang sudah dicanangkan oleh Presiden RI, di Jawa Barat yang dilaksanakan secara simbolis.

Desri juga menyampaikan, di tahun 2016 diwajibkan untuk seluruh Kabupatan/kota untuk membentuk satu Kampung KB. 

“Alhamdulillah di tahun 2016 Provinsi Kepri terbentuk 1 kabupaten/kota dengan 1 Kampung KB yang diawal itu adalah Kampung Keluarga Berencana,” katanya.

 

(Tony /Jhon)

---