- Samsat Anambas Beri Diskon ke Masyarakat yang Bayar Pajak
- Tanggapan dan Jawaban Bupati Anambas Pandangan Umum RPJMD 2025-2029
- PLN Batam Gelar Diskusi Publik, Jelaskan soal Penyesuaian Tarif Listrik untuk Rumah Tangga Mampu
- PWI Kepri dan Batam Ziarahi Makam Sahabat Sejawat Penuh Haru
- Segera Bergulir Juli Ini, Batam 10K Diikuti Pelari Asing dari Berbagai Negara
- Duta Besar Australia Lawatan ke Batam
- Dorong Pertumbuhan Industri, PLN Batam Hadirkan Layanan Khusus Kelistrikan
- CIMB Niaga Gelar Festival Musik Sunset 2 Hari di Kebun TMII Jakarta
- PLN Batam Siap Laksanakan Kebijakan Tarif dari Pemerintah Mulai 1 Juli 2025
- Penemuan Batu Bata Bersejarah di Dapur Arang Batam
Pemko Batam Dinilai Tak Solutif, Pedagang Pasar Induk Jodoh Demo DPRD kota Batam

Keterangan Gambar : Pedagang Pasar Induk Jodoh dan LSM Gebrak melakukan orasi di depan kantor DPRD kota Batam (Foto : ilham)
KORANBATAM.COM, Batam - Pedagang Pasar Induk Jodoh menilai penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam sampai saat ini belum memberikan solusi kepada para pedagang. Akibatnya ratusan pedagang Pasar Induk Jodoh yang digusur kembali menggelar aksi unjuk rasa didepan kantor DPRD Kota Batam, Kamis (21/11/2019).
Unjuk rasa tersebut yang dikomandoi oleh asosiasi pedagang kaki lima Indonesia (APKLI) Kota Batam dan LSM Gebrak kota Batam menuntut agar Pemko Batam mencarikan solusi yang telah pernah dijanjikan sebelumnya tidak ditepati.
Ketua LSM Gerakan Bersama Rakyat (GEBRAK) Agung Wijaya mengatakan bahwa, pedagang Pasar Induk yang tergusur juga menuntut Pemko Batam bertanggung jawab atas nasib mereka, dan meminta lahan tahap ke-II sebagai tempat berdagang.
“Kesepakatan ini sampai sekarang tidak jelas,” kesal Agung.
Seperti tuntutan awal, proses revitalisasi pasar Induk Jodoh sendiri telah dilakukan oleh Pemko Batam pada 30 Oktober 2019 lalu. Namun hingga saat ini nasib para pedagang masih terkatung-katung nasibnya. Para pedagang tidak menerima penggusuran yang dilakukan Pemko Batam tanpa solusi yang jelas. Puluhan pedagang itu berteriak meminta Walikota Batam bertanggung jawab atas kios jualannya.
"Kemana lagi kami harus mencari nafkah, anak kami butuh makan. Sementara kami tidak bisa berjualan lagi," ujar para ibu-ibu yang ikut berdemo.
Ratusan pedagang bersama asosiasi pedagang kaki lima Indonesia (APKLI) Kota Batam dan LSM Gebrak masih memenuhi teras kantor DPRD Kota Batam. Mereka juga menyampaikan tidak akan beranjak sebelum tuntutan mereka dipenuhi oleh pemerintah. Sementara itu, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, belum bisa memberi keputusan tentang permasalahan terkait penggusuran kemarin. (ilham/red/PR)