- Hotel Harris ke-4 di Nagoya Thamrin Sudah Mulai Terima Tamu, Ada 240 Kamar
- Kredit Macet, Kooperatif, Pengeroyokan dan Damai: Debitur di Batam Ini Malah Digugat Leasing Adira Finance ke Pengadilan
- Setelah Dubes Australia, Saatnya Uni Emirat Arab Kunjungi Batam
- Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam Ditunjuk Komisaris Utama Taspen
- Kepala BP Batam Lantik dr Tanto sebagai Direktur RSBP Batam
- BP Batam-Pelaku Usaha Perkuat Sinergi Regulasi JPT lewat FGD
- Samsat Anambas Beri Diskon ke Masyarakat yang Bayar Pajak
- Tanggapan dan Jawaban Bupati Anambas Pandangan Umum RPJMD 2025-2029
- PLN Batam Gelar Diskusi Publik, Jelaskan soal Penyesuaian Tarif Listrik untuk Rumah Tangga Mampu
- PWI Kepri dan Batam Ziarahi Makam Sahabat Sejawat Penuh Haru
Persoalan Rempang-Galang, Kepala BP Batam Sampaikan Progres dan Harapan Warga ke Menko Perekonomian

Keterangan Gambar : Rapat terbatas pembahasan pengembangan Pulau Rempang yang dihadiri 22 Kementerian & Lembaga terkait di ruang rapat Oka Kretagama, Kantor Kementerian Jakarta, Jumat sore (25/8/2023). /Dok. BP Batam
KORANBATAM.COM - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto menggelar rapat terbatas pembahasan pengembangan Pulau Rempang, pada Jumat sore (25/8/2023), di ruang rapat Oka Kretagama, Kantor Kementerian Jakarta.
Tampak hadir jajaran Menteri di antaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno.
Rapat khusus pembahasan Rempang ini mengundang 22 Kementerian & Lembaga (K/L) terkait, termasuk Kepala BP Batam dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam rapat terbatas ini, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi berkesempatan memaparkan progress pengembangan Pulau Rempang.
Utamanya, yang menjadi konsen Muhammad Rudi adalah aspirasi warga Rempang yang disampaikan beberapa waktu lalu di depan kantor BP Batam, Batam Center.
Rapat Terbatas para K/L yang dipimpin oleh Menko Airlangga ini membahas penuh poin strategis terkait pengembangan Pulau Rempang.
Tiga gambaran besar poin yang dibahas adalah penyelesaian persoalan yang ada hingga mekanisme solusi bagi masyarakat Rempang, penetapan Rempang Eco-City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), dan penyusunan peraturan Presiden yang akan menaungi Percepatan Pengembangan Rempang Eco-City.
Menko Airlangga kembali menekankan bahwa, rencana pengembangan wilayah Rempang yang telah dimulai sejak 2004 berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 66 Tahun 2004 kerja sama antara BP Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam dengan PT Makmur Elok Graha (PT MEG), merupakan proyek nasional yang menjadi perhatian Presiden Republik Indonesia.
Untuk itu, pihaknya secara serius menindaklanjuti pelaksanaan proyeksi pengembangan Rempang Eco-City.
Pemerintah sesuai arahan Presiden RI diharapkan dapat melanjutkan proyeksi Pulau Rempang sebagai kota baru dengan industri yang berkonsep Green and Sustainable City.
Dirinya pun mengatakan bahwa, hasil dari rapat akan segera dilaporkan kepada Orang Nomor Satu di Indonesia, Presiden RI Joko Widodo, dalam waktu dekat.
“Kita sudah dengar dari seluruh K/L disini, ada Pak Gubernur (Kepri) juga. Selesaikan ya Pak Gubernur,” kata Menko Airlangga yang duduk berdampingan Gubernur Kepri.
“Rapat ini untuk bersama mensinkronkan langkah. Terutama mendorong agar investasi bisa dilaksanakan. Selanjutnya akan kita rapatkan dengan bapak Presiden,” sambung Menko Airlangga.
Sementara itu, Kepala BP Batam mengatakan, pihaknya telah menyampaikan seluruh persoalan yang ada termasuk harapan warga Rempang.
Ia yang turut serta di dalam ratas selama satu jam itu, amat berharap hasil laporan yang telah dipaparkan, dapat dibahas di tingkat yang lebih tinggi.
“Kita sudah sampaikan semua apa yang menjadi kendala, persoalan dan harapan warga. Semua KL hadir di sini. Mudah-mudahan hasil rapat hari ini, akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi (Presiden),” ujar Rudi.
Pengembangan Rempang Meningkatkan Kehidupan
Kepala BP Batam sebelumnya telah menyampaikan bahwa, pihaknya akan menyiapkan kavling seluas 500 meter persegi (bersertifikat, red) untuk masyarakat yang memiliki rumah di atas Areal Penggunaan Lain (APL) dan bersedia direlokasi ke areal yang telah ditetapkan.
Di kaveling tersebut, akan dibangun pula rumah dengan tipe 45. Dimana, luas kaveling tersebut bertambah dari luasan sebelumnya yang hanya 200 meter persegi.
Masyarakat juga akan diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap tanah dan rumah yang berdiri serta gratis biaya Uang Wajib Tahunan (UWT/UWTO) selama 30 tahun.
Ia juga menginisiasi pemberian bantuan bagi nelayan dan membangun pelabuhan atau dermaga guna mempermudah aktivitas masyarakat ke depan.
Wilayah ini akan dilengkapi dengann fasilitas ibadah, dermaga, Olahraga, akses jalan, listrik, pasar tradisional, puskesmas, sekolah hingga tempat pemakaman umum (TPU).
Tidak hanya itu saja, Rudi menegaskan bahwa, pembangunan serta pengembangan Pulau Rempang nantinya juga akan melibatkan masyarakat setempat. Termasuk rekrutmen tenaga kerja untuk proyek yang bakal berlangsung.
Dengan nilai investasi yang cukup besar, pihaknya optimistis jika pendidikan dan pelatihan khusus yang akan diberikan oleh PT MEG kepada pemuda setempat akan mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat ke depan.
“Harapan besar pemerintah adalah dengan pembangunan ini, diharapkan anak-anak di pulau akan terlibat dalam pembangunan, sehingga kesejahteraan dapat merata disarakan oleh semua masyarakat tidak hanya di Batam melainkan hingga Rempang dan juga Galang hingga wilayah sekitar bahkan Kepulauan Riau dan Indonesia,” imbuhnya.
Pengembangan Rempang Eco-City mencakup pengembangan terintegrasi untuk industri, jasa/komersial, agro-pariwisata, residensial, dan renewable energy (Pembangkit Listrik Tenaga Surya).
Rencana investasi sebesar lebih kurang Rp381 triliun dan populasi yang akan bertempat tinggal dan bekerja diprediksi sebanyak 306.000 orang pada tahun 2080. (***)