Keterangan Gambar : Audiensi dan diskusi Polda Kepri bersama 4 ormas warga tempatan Batam di ballroom lantai 5 King Hotel, Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (21/1/2025) kemarin. /1st

KORANBATAM.COM - Proyek pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City telah disiapkan sebagai mesin ekonomi baru di Indonesia. Selain menjadi kawasan industri, nantinya kawasan tersebut akan disiapkan untuk sektor perdagangan, residensial hingga wisata yang terintegrasi.

Namun sejauh ini, masih ada beberapa kendala yang membuat prosesnya masih terhambat. Agar progresnya bisa digesa, kegiatan audiensi dan diskusi dengan tema menciptakan kondusifitas masyarakat Kota Batam terkait proyek strategis nasional Rempang Eco City digelar di ballroom lantai 5 King Hotel, Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (21/1/2025) kemarin.

Diprakarsai oleh Direktorat (Dit) Intelijen Keamanan (Intelkam) Kepolisian Daerah (Polda) Kepri, kegiatan ini dihadiri oleh 4 Organisai Masyarakat (Ormas) yang berasal dari warga tempatan, di antaranya Persatuan Pemuda Tempatan (Perpat) Batam, Lang Laut, Aliansi Pemuda Melayu dan Gagak Hitam.

Turut hadir Yarmanis, Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Dokumentasi Pertanahan Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Joko Satrio Sasongko, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Batam sebagai narasumber dengan dimoderatori oleh Dr. Indrawati Sugiati Ningsih.

Kasubdit Dokumentasi Pertanahan BP Batam, Yarmanis mengatakan, kegiatan hari ini sebagai upaya untuk menyatukan semua elemen masyarakat yang ada di Batam agar bisa saling membantu, membahu menyamakan persepsi bagaimana mengembangkan PSN Rempang Eco City.

“Karena bagaimanapun juga, tanpa dukungan semua masyarakat Batam, tujuan pemerintah ini akan terkendala. Kita tidak ingin kendala-kendala itu terus berlangsung, tapi kita ingin apa yang kita hadapi sekarang bisa cepat teratasi melalui kolaborasi dan penyamaan persepsi untuk melangkah lebih laik di masa depan,” tutur Yarmanis.

Hasil dari audiesnsi, lanjut Yarmanis, pada prinsipnya semua mendukung dan satu bahasa untuk menyukseskan Rempang Eco-City.

“Saya kira ini adalah sesuatu yang positif, dan perlu ditingkatkan lagi dengan dengan pihak lainnya yang terlibat untuk bersama-sama membangun Rempang,” kata dia.

Sementara, Kabag Hukum Pemkot Batam, Sasongko mengucapkan rasa syukur dengan adanya kesepamahaman untuk sama-sama mendukung program nasional ini.

“Alhamdulillah, dengan diadakannya audiensi dan diskusi publik ini harapan kami terhadap pelaksanaan-pelaksanaan di Rempang berjalan cukup baik dan lancar,” ucapnya.

Kata beliau, masukan, saran maupun subangsih yang disampaikan oleh audiens yang hadir akan menjadi pembenahan dan perbaikan ke depan.

“Yang jelas, pemerintah sangat mendukung dan betul-betul ingin kesejahteraan rakyat di Batam ini bisa terlaksana,” ujarnya.

Ketua Ormas Lang Laut, Suherman menambahkan bahwa, agenda tersebut sangat positif dalam menjaga kondusifitas Batam terkait Eco-City dan pembangunan skala nasional di Rempang, Galang.

Pihaknya juga mengapresiasi kegiatan yang diprakarsai Polda Kepri dalam hal ini Ditintelkam Polda Kepri ini, karena bisa menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi.

“Hari ini kami hadir memenuhi undangan dari pihak kepolisian (Polda Kepri, red) untuk mengadakan audiensi. Kami sangat berterimakasih dengan acara hari ini. Tapi seharusnya acara seperti ini dibuat jauh sebelum adanya peristiwa Rempang,” sebutnya.

Kata dia, para tokoh masyarakat harus dirangkul terlebih dahulu agar bisa menciptakan kondusifitas yang diharapkan.

“Kami berharap acara seperti ini akan terus berlanjut. Kita juga berharap agar semua masyarakat harus sadar dengan kemajuan daerah kita. Tentu kita harus sama-sama menjaga kondusifitas seperti yang diharapkan semua yang hadir hari ini,” imbuhnya.

Meski demikian, pihaknya tetap meminta pemerintah menyikapi permasalahan Rempang ini lebih serius. Selain itu, pemerintah harus membentuk tim khusus dan melibatkan seluruh elemen, tokoh masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Rempang ini.

“Pemerintah harus menyelesaikan permasalahan terlebih dulu dengan masyarakat. Setelah selesai dengan baik, tidak ada lagi masalah dengan masyarakat, baru pemerintah menyerahkan kepada pihak pengembang ataupun pengusaha,” katanya lagi.

Namun yang diketahui sejauh ini, lanjutnya, pemerintah terkesan kurang serius melakukan pendekatan dengan masyarakat. Pemerintah justru langsung mengmbil langkah dengan pengusaha sehingga tidak ada titik temunya.

“Kami minta pemerintah harus lebih serius. Kalau sekarang ini kurang serius sehingga belum ditemukan titik keluar. Harapan kami kepada Lembaga Adat Melayu (LAM) juga bisa menyampaikan suara hati masyarakat melayu kepada pemerintah,” pintanya.

Ia menekankan, pihaknya dari awal sangat mendukung terciptakan PSN Rempang Eco-City karena memang menginginkan perubahan. Pihaknya berharap bagaimana Rempang nantinya mempunyai universitas sehingga bisa mencerdaskan anak-anak. 

“Tapi untuk relokasi, disanalah diperlukan pembicaraan yang serius. Makanya kita berharap adannya pembentukan tim, agar kampung-kampung tua yang ada di Rempang bisa dibicarakan bagaimana solusinya,” tuturnya.

Namun, ketidakhadiran perwakilan dari LAM Batam meskipun telah diundang, menjadi bentuk kekecewaan bagi para Ormas. Sebab, mereka berharap LAM bisa menjadi payung dan orang tua bagi masyarakat melayu untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

“Kalau PSN memang harus terwujud di Rempang, Galang. Apalagi ini proyek nasional dan kepentingan negara kita. Tidak mungkin kita bisa melawan keinginan negara. Namun hak-hak masyarakat harus bisa dipenuhi semaksimal mungkin,” sambungnya.

Perlu diketahui, setelah dilakukan audiensi dan diskusi, agenda dilangsungkan dengan pembacaan deklarasi damai oleh seluruh peserta.

 

(iam)

---