Keterangan Gambar : Rakor supervisi penyelarasan program IDI ke dalam RPJPD Provinsi Kepri di hotel Pasific Palace, Batuampar, Batam, Kamis (13/06/2024). /PWI Kepri

KORANBATAM.COM - Sebagai upaya memastikan program Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) terintegrasi ke dalam dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, Kementerian Koordinator (Kemenko) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) melaksanakan kegiatan supervisi penyelarasan program IDI ke dalam RPJPD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Batam, Kamis (13/06/2024).

Rapat koordinasi (Rakor) yang berlangsung di hotel Pasific Palace ini dihadiri oleh Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Kementerian Polhukam, Brigjen Pol Kristono sebagai pembicara bersama jajaran pejabat daerah yakni Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepri, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kepri.

Kegiatan ini digelar terbatas dengan mengundang sejumlah pejabat Kepri lainnya, antara lain Ketua Komisi I Dewa. Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri, sejumlah kepala dinas dan kepala badan, jajaran pejabat di instansi vertikal, akademisi, forum, ormas dan organisasi pers. 

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri, Andi merespon positif kegiatan tersebut dan mengutarakan apresiasinya karena PWI Kepri merupakan satu-satunya organisasi wartawan yang diundang khusus pada acara itu. Namun sayangnya, Andi berhalangan hadir sehingga diwakilkan kepada pengurus PWI Kepri, Muhammad Natsir Tahar.

Dalam rakor tersebut, terungkap bahwa indeks demokrasi di Kepri menurun hampir pada seluruh sektor, hal ini merupakan fenomena nasional. Menurut Kristono, meskipun demikian, peringkat Kepri naik, karena sebagian daerah mengalami penurunan yang lebih signifikan.

IDI adalah statistik yang mengukur tingkat kemajuan demokrasi di Indonesia yang didasarkan pada berbagai variabel dan indikator.

Dalam paparannya, Kepala BPS Kepri, Darwis Sitorus mengungkap, IDI Kepri pada 2023 berada di angka 77,66, yang mengukur aspek kebebasan, kesetaraan, aspek kapasitas lembaga demokrasi.

Salah satu indikator yang perlu dicatat bahwa indeks kebebasan pers di Kepri pada 2023 menurun dari 80,55 menjadi 77,41.

“Angka ini diperoleh dari laporan Dewan Pers, barangkali mereka yang lebih berkompeten menjelaskan detailnya,” ujar Darwis.

Sementara, Kesbangpol Provinsi Kepri sebagai leading sector peningkatan IDI Kepri sebagaimana diungkapkan oleh sejumlah peserta mengalami kendala anggaran. Pasalnya belum tersedianya payung hukum dan koordinasi lintas sektoral antar instansi terkait.

Kendala tersebut dinilai menjawab adanya penurunan IDI hampir di seluruh Indonesia. (*)

---