- Erlita Amsakar Kalungkan Medali dan Serahkan Hadiah Lomba Lari Batam 10K 2025
- Ada 2 Paket Terbaru di Harris Resort Waterfront Batam
- Kepala BP Batam Pimpin Upacara Hari Koperasi Nasional ke-78
- Harlah PKSS ke-1 Tahun, Momentum Sumpah Setia Melayu-Bugis dan Pengangkatan Tokoh Nasional
- Amsakar Achmad Lepas Ribuan Peserta Batam 10K Diikuti Pelari dari Dalam dan Luar Negeri
- Terus Ingatkan Warga, Kapolsek Bengkong Sebar Banner WhatsApp Waspada Curanmor-Sambang di Titik Rawan
- Kepala BP Batam Lepas Batam 10K 2025
- Kunjungan Sembang Petang Kapolri ke Pesantren UAS, Sinergi Ulama dan Negara
- Dorong Optimalisasi Aset, BP Batam Gelar Konsinyering Penataan dan Pengembangan Agribisnis
- DinSum Tjap Nyonya Gratis untuk Peserta Daftar Ulang Lari Batam 10K
Tenaga Honorer Anambas Resah Gaji Belum Dianggarkan, Bupati: Ikut Aturan Pusat

Keterangan Gambar : Tenaga honorer Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Anambas melaksanakan apel pagi, belum lama ini. /1st
KORANBATAM.COM - Menjelang pergantian tahun 2025, tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resah.
Pasalnya, Pemkab Anambas belum menganggarkan gaji honorer. Hal itu disebabkan karena mulai tahun depan status mereka dialihkan menjadi PPPK. Begitu juga dengan Surat Keputusan (SK) honorer yang tidak diperpanjang lagi per 1 Januari 2025.
“Kalau kita tetap kerja, gaji tak ada. SK honorer pun tak ada. Pengangkatan PPPK pun belum selesai dilaksanakan. Macam mana ini,” keluh seorang tenaga honorer yang enggan disebut namanya, Selasa (24/12/2024).
Ia menginginkan Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris selaku pimpinan segera mengambil kebijakan yang tepat, agar honorer dapat bekerja dengan tenang.
“Saran ya, mungkin bisa keluarkan SK sementara serta mereka anggarkan gaji kita (honorer) hingga pengangkatan PPPK. Biar kita kerja tenang lah bang,” sebutnya.
Kesempatan berbeda, Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris pun mengakui belum menganggarkan gaji serta perpanjang SK honorer.
Hal tersebut disebabkan karena peraturan pemerintah pusat yang tidak boleh lagi menggunakan tenaga honorer mulai tahun depan.
“Kemarin memang belum ada dianggarkan, karena ikut aturan dari pusat,” ucap Haris.
Untuk itu, kata dia, dalam waktu dekat ini akan memanggil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk segera menganggarkan gaji honorer serta mengeluarkan SK kerja sementara.
Hal ini menyusul keluarnya surat perintah dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini dengan nomor: B/5993/M.SM.01.00/2024 tentang penganggaran gaji pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Isi surat itu meminta agar pemerintah daerah segera menganggarkan gaji honorer hingga seleksi PPPK selesai. Kita ikuti aturan, ya itukan dari pusat,” sebutnya menegaskan.
Maka dari itu, Haris pun meminta agar tenaga honorer yang ada saat ini dapat bekerja secara optimal tanpa memikirkan gaji. Menurutnya, Pemkab Anambas selalu komitmen untuk mensejahterakan pegawai yang ada.
“Kerja yang baik, dan loyal pada pimpinan, kita usahakan juga untuk mereka,” ujarnya.
Perlu diketahui, saat ini terdapat 3.707 orang tenaga honorer yang sedang menunggu peralihan status menjadi PPPK.
Di Anambas, seleksi PPPK baru digelombang pertama sebanyak 1.794 orang peserta. Sedangkan untuk gelombang kedua, masih dalam tahap pendaftaran. (*)