Keterangan Gambar : Ketua DPRD Anambas, Hasnidar dan Bupati Anambas, Abdul Haris dan Wakil Ketua I dan II DPRD menyanyikan lagu Indonesia Raya, Senin(28/11/2022).

KORANBATAM.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar rapat paripurna menyampaikan pandangan umum, Senin (28/11/2022). Dimana fraksi PPP Plus mengatakan, untuk melaksanakan pembangunan demi tercapainya visi dan misi kepala daerah perlu sinergitas antara eksekutif dengan legislatif.

Fraksi PDI Perjuangan Plus, Yusli YS menyampaikan pemandangan rancangan peraturan daerah (Perda) APBD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2023.

Mendengar dan menyimak dalam kesempatan Fraksi PDI-P Ranperda tentang APBD Tahun 2023 menjadi umpan balik apa yang disampaikan pemerintah.

APBD tahun 2023 pentingnya program pemulihan ekonomi, pengembangan SDM dan peningkatan infrastruktur. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, program pemerintah fokus pemutusan Covid-19, APBD tahun 2023 mulai mengejar ketertinggalan pembangunan.

Fraksi PDI-P Plus mengapresiasi namun ada beberapa hal yang kami sampaikan. Fraksi PDI-P meminta Pemkab Anambas untuk lebih serius mengejar target pendapatan. Dampaknya akan mempengaruhi capaian indikator pemerintah daerah.

"Kita juga ingatkan Pemkab agar konsisten dan komitmen dalam program pembangunan sehingga tercapai visi misi kepala daerah," ungkap dia.

Dia menambahkan, sinergitas antar OPD perlu ditingkatkan, kurang optimalnya serapan anggaran dan mekanisme aturan dan ketersediaan anggaran perlu dibenahi. Penggunaan APBD meminimalisir permasalahan masyarakat.

"Peningkatan dan penguatan kelembagaan agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga mengurangi ketergantungan dana transfer dari pusat," ujarnya. 

Fraksi PAN, Jasril Jamal mengatakan, pandangan umum, sesuai tema pemilihan ekonomi, pengembangan SDM dan pembangunan infrastruktur. Perlu dibuat skala prioritas selain itu pembangunan infrastruktur yang terkendala karena recofusing anggaran yang disebabkan oleh Covid-19.

"Kita masih tergantung dana transfer dari pusat, menyarankan agar dilakukan langkah untuk memastikan liftiing Migas akan berpengaruh pendapatan," kata dia.

Potensi PAD dimaksimalkan sama-sama menggali potensi pendapatan daerah. Wajib pajak dan retribusi masih rendah, hal ini masih lemahnya data base wajib pajak yang belum teregistrasi secara digital.

Dia menyarankan pemerintah daerah agar ada alokasi anggaran tanggap darurat.

Sementara Fraksi Karya Indonesia Raya yang dibacakan oleh Raja Bayu menyampaikan, progres capaian RPJMD apakah sudah terlihat. APBD tahun 2023 apakah sudah sesuai rangkuman dan mohon penjelasan dan berikut data terkait.

"Terjadinya kenaikan Rp323 miliar atau asumsi pendapatan naik 35,7 persen dibandingkan tahun 2022 ini agar benar-benar dicapai target realisasinya," ujarnya.

Fraksi KIR mengapresiasi pendapatan merupakan terukur membuat asumsi agar tidak berdampak buruk. Silpa sebesar Rp72 miliar perlu dilakukan perbaikan.

Fraksi Bintang Nasional Indonesia (BNI) yang disampaikan oleh Amat Yani mengatakan, Fraksi BNI akan melaksanakan fungsinya sebagai pengawasan, penganggaran dan legislasi.

Dia meminta agar zikir bersama masyarakat atas meningkatnya pendapatan Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp 1,263 miliar dan mengapresiasi pemerintah daerah mendapat perolehan WTP atas pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Amat Yani juga menyinggung mengenai program pemulihan ekonomi yang dinilai tidak didukung politik anggaran dalam pelaksanaannya.

"Pemerintah lebih fokus pembangunan infrastruktur, daya beli masyarakat rendah, peningkatan pengangguran dan kemiskinan kemungkinan bertambah. Kami menyarankan agar didukung politik anggaran dalam pemulihan ekonomi," ungkap Yani.

Menanggapi pemandangan fraksi tersebut, Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris menyampaikan, pemerintah daerah tentunya secara serius untuk mencapai target tersebut. Pendapatan bisa meningkat baik dari DAK dan DAU, dan dana bagi hasil.

"Kami harapkan adanya sinergitas dengan DPRD dapat terlaksana optimal dan profesional. Sisi regulasi untuk PAD juga mengalami peningkatan setiap tahun," kata Bupati.

Pandangan Umum Fraksi PAN, penyusunan Ranperda memperhatikan skala prioritas dalam menyusun anggaran, sektor pendidikan dan kesehatan selalu melebihi sesuai dengan Undang-Undang, Dinas Pendidikan 20 persen dari APBD dan Dinas Kesehatan 16 persen dari APBD tahun 2022.

Untuk antisipasi terjadi sesuatu telah dianggarkan Rp 1 miliar, antisipasi resesi ekonomi, dana peningkatan UMKM Rp2 miliar agar ekonomi masyarakat.

Untuk fraksi KIR kata Bupati, juga sudah terjawab sebagian, program merupakan indikasi perangkat daerah, Ranperda dalam pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

 

(Tony /Jhon)

---