- Aparat Razia Diskotik, Temukan dan Sita Beragama Botol Miras Tak Berizin dari 2 THM di Batam
- BP Batam dan PLN Jalin Sinergi dan Perkuat Kolaborasi antarlembaga Kehumasan
- Terminal Roro Telaga Punggur Bukan Wilayah Kerja Pelabuhan BP Batam
- Terminal Penumpang Domestik Batam Tumbuh Positif 9 Persen di Triwulan I 2025
- Duh! Sudah Digembok, Motor Warga Bengkong Batam Masih Raib Dicuri
- Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam Terima Audiensi Singtel Group-NeutraDC Nxera
- Berikan Penguatan, Sesmenko RI Tinjau Langsung Kondisi di Rutan Batam
- Jelang Konferkot Pertama PWI Batam, PWI Kepri Temu Kapolresta Barelang
- Wakil Kepala BP Li Claudia Sampaikan Kendala FTZ ke Presiden Prabowo
- Top 5 Investasi di Batam, Pengusaha Taiwan bersama Teto Sambangi BP Batam
Gubernur Kepri Alokasikan Anggaran untuk BPJS Ketenagakerjaan Nelayan

KORANBATAM.COM - Sebagai upaya memperkuat perlindungan dan peningkatan kesejahteraan untuk nelayan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan BPJS Ketenagakerjaan kepada nelayan yang berkapasitas dibawah 5 GT di Provinsi Kepri.
Pemberian bantuan BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan diberikan langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad kepada perwakilan pemerintah kabupaten dan kota dalam Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah di Ruang Rapat Cempaka Putih, Kantor Bupati Karimun, Senin (19/09).
Pemberian bantuan tersebut sekaligus disejalankan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kab/Kota terkait Kepesertaan Nelayan pada BPJS Ketenagakerjaan yang diwakili Eko Yuyuliandi selaku Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbar Riau Kepri.
Gubernur Ansar Ahmad mengatakan perlindungan asuransi BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan sangat diperlukan. Sebab nelayan dalam melakukan kegiatan melaut seringkali menghadapi marabahaya dan resiko tinggi yang mengancam keselamatan.
"Kita ingin nelayan di Kepri mendapatkan perlindungan karena pekerjaan mereka itu resikonya tinggi, sehingga apabila terjadi kemungkinan terburuk bisa diantisipasi," ujar Gubernur Ansar.
Dalam usulan asuransi nelayan kabupaten dan kota se-Provinsi Kepri, pada tahun 2023 terdapat 34.418 orang nelayan yang menerima BPJS Ketenagakerjaan. Pembiayaan asuransi nelayan akan dilakukan dengan blended budgeting sebesar masing-masing 50 persen antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota.
Adapun total anggaran yang dikeluarkan Pemprov Kepri untuk asuransi nelayan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 3.469.334.400. Dengan rincian bantuan asuransi yang diberikan untuk asuransi nelayan Kabupaten Natuna yaitu Rp 453.600.000, bantuan untuk asuransi nelayan Kota Batam sebesar Rp 391.910.400, bantuan untuk asuransi nelayan Kabupaten Karimun sebesar Rp 541.094.400, bantuan untuk asuransi nelayan Kota Tanjungpinang sebesar Rp 105.436.800 , bantuan untuk asuransi nelayan Kabupaten Bintan sebesar Rp 604.800.000, bantuan untuk asuransi nelayan Kabupaten Lingga sebesar Rp 1.029.168.000, dan bantuan untuk asuransi nelayan Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp 343.324.800.(rls/PR)