- Tanggapan dan Jawaban Bupati Anambas Pandangan Umum RPJMD 2025-2029
- PLN Batam Gelar Diskusi Publik, Jelaskan soal Penyesuaian Tarif Listrik untuk Rumah Tangga Mampu
- PWI Kepri dan Batam Ziarahi Makam Sahabat Sejawat Penuh Haru
- Segera Bergulir Juli Ini, Batam 10K Diikuti Pelari Asing dari Berbagai Negara
- Duta Besar Australia Lawatan ke Batam
- Dorong Pertumbuhan Industri, PLN Batam Hadirkan Layanan Khusus Kelistrikan
- CIMB Niaga Gelar Festival Musik Sunset 2 Hari di Kebun TMII Jakarta
- PLN Batam Siap Laksanakan Kebijakan Tarif dari Pemerintah Mulai 1 Juli 2025
- Penemuan Batu Bata Bersejarah di Dapur Arang Batam
- Istri di Bengkong Polisikan Suami gegara Cabuli Putri Pertamanya Sendiri
Inspektorat dan DPMD Anambas Bina Perangkat Desa Agar Tidak Korupsi

Keterangan Gambar : Inspektorat bekerjasama dengan DPMD rakor bersama perangkat desa, Senin (29/1/2024). /1st
KORANBATAM.COM - Inspektorat bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar rapat koordinasi (rakor) pembinaan dan pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa se-Kabupaten Kepulauan Anambas.
Rakor tersebut dilaksanakan di Kantor Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas pada Senin, 29 Januari 2024.
Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas, Yunizar mengatakan, inspektorat bekerjasama dengan DPMD untuk melakukan pembinaan terhadap seluruh perangkat desa yang ada di Kepulauan Anambas.
“Kami kerja sama dengan DPMD untuk melakukan pembinaan kepada seluruh desa yaitu 52 desa se-Kabupaten Kepulauan Anambas,” ucap Yunizar.
Yunizar pun menjelaskan bahwa, DPMD akan melakukan pembinaan tentang regulasi-regulasi yang berhubungan dengan pemerintahan desa dan Inspektorat akan mengawasi pengelolaan keuangannya.
Untuk pembinaan ini, ia menyampaikan bahwa telah menempatkan tenaga ahli pendamping dari pusat, dengan tujuan agar pemerintah desa mengerti tentang regulasi-regulasi terhadap pengelolaan dana desa.
“Tujuan kita, jangan sampai mereka tidak paham, tidak ngerti, banyak salah, akhirnya banyak temuan yang melanggar hukum,” sebut Yunizar.
Dipaparkannya juga tentang materi rakor dalam pembinaan tersebut yakni mulai dari perencanaan anggaran, rencana belanja, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawabannya sampai pada pelaporan keuangannya.
Menurut Yunizar, pembinaan ini sangat penting agar memberikan rambu-rambu sebelum pemerintah desa mulai melaksanakan kegiatannya.
“Pembinaan ini sangat penting, sebelum mereka mulai, kita sudah memberikan rambu-rambu, kita kasih regulasi, kita lakukan pembinaan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa itu,” ujarnya.
Pembinaan ini merupakan langkah dan upaya dari Inspektorat dan DPMD Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mengantisipasi kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.
(red)