Keterangan Gambar : RDP di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (11/9/2024) sore. /BP Batam

KORANBATAM.COM - Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (11/9/2024) sore.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI, M. Sarmuji, dan membahas finalisasi penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam Tahun Anggaran 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR-RI.

Hadir Kepala BP Batam Muhammad Rudi, Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto, seluruh Anggota Bidang dan sejumlah pejabat eselon II.

Pada kesempatan tersebut, Komisi VI DPR-RI mengetuk palu alokasi anggaran BP Batam tahun 2025 sebesar Rp1.992.728.199.000.

“Komisi VI DPR-RI menyetujui alokasi anggaran BP Batam 2025 sesuai surat Badan Anggaran DPR-RI,” tutur Sarmuji, dalam pembacaan kesimpulan. 

“Semoga anggaran yang telah ditetapkan dapat disinkronisasi dengan visi misi pembangunan pemerintahan ke depan dan betul-betul bermanfaat bagi kepentingan masyarakat,” ujar kepada seluruh pimpinan badan yang hadir.

Usai pemaparan dari Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kepala BP Rudi memaparkan secara singkat desain pagu belanja BP Batam tahun 2025 dan rencana kerja yang akan dilakukan. 

Ia mengapresiasi Komisi VI DPR-RI atas segala dukungannya, baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan BP Batam sejak tahun 2019 saat dirinya mulai memimpin Batam.

Adapun, prosentase komponen pagu anggaran BP Batam, bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Layanan Umum (BLU) sebesar 99,27 persen, Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar 0,44 persen dan Rupiah Murni Pendamping Pinjaman Luar Negeri (RMP-PLN) sebesar  0,29 persen.

Pagu Belanja tersebut, dialokasikan untuk dua program, yaitu program dukungan manajemen 45,49 persen dan program pengembangan kawasan strategis 54,51 persen.

Rudi menjabarkan dalam program yang pertama yaitu dukungan manajemen, kegiatan utamanya adalah kegiatan operasional, seperti pengelolaan pegawai, pengelolaan organisasi, kegiatan pemeliharaan, jasa dan kehumasan.

Sedangkan kegiatan-kegiatan dalam program yang kedua adalah berbagai kegiatan yang mendukung perijinan bagi investor, logistik serta program prioritas berupa pembangunan sarana maupun prasarana untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur kawasan.

Dalam program pengembangan kawasan strategis, juga terdapat pengembangan beberapa layanan seperti layanan kepelabuhanan, penyediaan air bersih, rumah sakit dan lainnya.

Serta tak kalah penting yakni  pengembangan infrastruktur kawasan untuk menarik investasi serta mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City yaitu pembangunan prasarana bidang perumahan dan pemukiman.

“Salah satu fokus besar kita adalah membuat Batam-Rempang-Galang  menjadi kawasan ekonomi yang makin modern dan mampu bersaing,” ujar Rudi.

Rudi juga mengatakan, tema pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam tahun 2025 adalah percepatan peningkatan investasi melalui pengembangan kawasan dan pembangunan infrastruktur.

Hal tersebut sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Program BP Batam turut mendukung Prioritas Nasional (PN) 5 yaitu, melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDM) untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. (*)

---