Keterangan Gambar : Bupati Anambas, Abdul Haris (lima dari kanan), foto bersama dengan BPK Provinsi Kepri, usai menerima dokumen hasil audit tahun 2022 dengan perolehan WTP, Rabu (12/4/2023). /1st

KORANBATAM.COM - Pemerintah  Kabupaten Kepulauan Anambas kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari  Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (12/4/2023).

Dokumen hasil pemeriksaan tersebut, diserahkan langsung oleh Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Kepri Jariyatna kepada Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris, di kantor BPK-RI Perwakilan Provinsi Kepri di Batam.

Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris mengatakan, meski merupakan Kabupaten termuda di Provinsi Kepri, namun telah patuh dan taat dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini harus dipertahankan secara berkala sehingga setiap pemeriksaan keuangan bisa meraih WTP dari BPK Kepri.

“Hasil pemeriksaan atau audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 yang diberikan pada tahun 2023 Anambas kembali meraih opini WTP dari BPK,” kata Abdul Haris.

Dengan penghargaan WTP yang didapatkan saat ini, kata  Bupati, tidak menjamin adanya persoalan dalam pengelolaan keuangan, oleh sebab itu OPD ke depannya harus lebih patuh lagi dalam melakukan pengelolaan keuangan.

“Saya berharap setiap bendahara agar patuh terhadap administrasi terutama masalah pembayaran kepada pihak ketiga harus selesai pengerjaaan baru dibayarkan,” ujarnya.

Dia mengingatkan OPD ke depan harus lebih berhati-hati dalam melakukan pengelolaan keuangan. Contohnya, dalam memberikan bantuan sosial harus ada proposal, kemudian pembayaran pada pihak ke III dalam pengerjaanya harus selesai dan lainnya.

“Kepala dinas dan bendahara sebaiknya tetap tertib dalam administrasi keuangan jangan sampai ada kebocoran anggaran yang bisa menyebabkan kerugian keuangan negara,” katanya.

 

(Tony /Jhon)

---