- PLN Batam Gelar Diskusi Publik Jelaskan soal Penyesuaian Tarif Listrik untuk Rumah Tangga Mampu
- PWI Kepri dan Batam Ziarahi Makam Sahabat Sejawat Penuh Haru
- Segera Bergulir Juli Ini, Batam 10K Diikuti Pelari Asing dari Berbagai Negara
- Duta Besar Australia Lawatan ke Batam
- Dorong Pertumbuhan Industri, PLN Batam Hadirkan Layanan Khusus Kelistrikan
- CIMB Niaga Gelar Festival Musik Sunset 2 Hari di Kebun TMII Jakarta
- PLN Batam Siap Laksanakan Kebijakan Tarif dari Pemerintah Mulai 1 Juli 2025
- Penemuan Batu Bata Bersejarah di Dapur Arang Batam
- Istri di Bengkong Polisikan Suami gegara Cabuli Putri Pertamanya Sendiri
- 106 KK Terdampak Rempang Eco-City Telah Tempati Rumah Baru di Tanjung Banon
Legislator PDI-P Kritik Minimnya OPD Hadir Saat Paripurna APBD Tahun 2020

Keterangan Gambar : Ketua DPRD Anambas, Hasnidar menandatangani persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah tentang Ranperda APBD Tahun 2020
KORANBATAM.COM, Anambas - Legislator PDI-P, Yusli YS mengkritik pemerintah daerah karena pada saat rapat Paripurna pengambilan persetujuan APBD Tahun 2020 minim kehadiran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Apalagi momen tersebut OPD merupakan pelaksana teknis sehingga diperlukan untuk hadir menyaksikan apa yang akan dilaksanakan tahun 2020 mendatang.
"Instruksi ketua, saya melihat kehadiran dari OPD minim saat ini. Apalagi ini merupakan agenda yang sangat penting dan sakral karena ini menyangkut nasib rakyat dalam setahun kedepan,"ujar Yusli saat rapat Paripurna pengambilan persetujuan bersama Ranperda APBD tahun 2020 antara DPRD dan Kepala Daerah, Selasa(26/11/2019).
Mendapat reaksi itu, Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris yang hadir disamping Ketua DPRD Anambas mengatakan Pemerintah daerah tidak anti kritik selagi kritikan itu sangan membangun.
"Mungkin sebagian kepala OPD ikut kegiatan pak Sekda. Disamping itu ada juga kegiatan lain di Siantan Selatan," kata Bupati Anambas, Abdul Haris.
Bupati juga menyampaikan, selain dikritik pihaknya juga menginginkan adanya pengawasan dari DPRD dalam menjalankan roda pemerintahan. Apalagi jika kebijakan dianggap keliru tentunya perlu ditegur dan diarahkan agar apa yang diperbuat bisa tepat sasaran.
"Terimakasih atas kritikannya dan kami juga ingin ada pengawasan dari DPRD ini. Apalagi misalnya ada yang salah, jangan dibiarkan tentu perlu ditegur dan kami akan senang jika ada yang mengingatkan," ujarnya.(Hairol)