Keterangan Gambar : Ketua RT 01/RW 02 Kavling Tanjung Buntung, Rosna (dua dari kanan) bersama Ketua RT 07/RW 02 Anton (paling kiri) dan tokoh masyarakat RT 08/RW 02 Ully Sri Purnama Hutabarat (kanan), meninjau lokasi pengecoran pemasangan pipa air bersih SKL oleh ABH, belum lama ini. /1st

KORANBATAM.COM - Ketika warga RT 01/RW 02 Kavling Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) mulai berharap pada jaringan pipa air bersih untuk mengakhiri ketergantungan terhadap air koperasi yang mahal, justru muncul pemberitaan yang mengklaim ada penolakan terhadap proyek tersebut.

Informasi yang beredar itu dianggap mencatut nama warga dan tokoh masyarakat secara sepihak tanpa klarifikasi hingga menimbulkan keresahan di tengah warga yang sebenarnya menyambut baik proyek ini.

Ketua RT 01/RW 02, Rosna angkat bicara menanggapi pemberitaan salah satu media online yang menyebut adanya warga menolak pemasangan jaringan pipa air bersih oleh PT Air Batam Hilir (ABH), yang dikerjakan oleh CV Putra Lumbung Rezeki.

“Warga mana yang menolak?. Dalam berita disebut ada warga bernama Amri. Saya sudah cek satu per satu, tidak ada warga saya yang bernama Amri. Jadi, saya mempertanyakan validitas informasi itu,” ucap Rosna di Bengkong, Senin (23/6/2025).

Rosna juga membantah tudingan bahwa dirinya menyuruh seseorang bernama Heri Badri mengumpulkan tanda tangan warga untuk mengganti kontraktor proyek.

Ia menilai informasi itu menyesatkan dan berpotensi menghambat proyek yang sudah diperjuangkan sejak tahun 2023 silam.

“Saya tidak pernah menyuruh siapa pun mengumpulkan tanda tangan. Bahkan saya tidak tahu soal itu. Warga pun merasa tertipu karena dikira saya yang menyuruh. Padahal saya memperjuangkan air bersih ini demi warga,” ujar dia.

Selama ini, warga harus membeli air dari koperasi dengan harga tinggi, sementara dengan masuknya jaringan ABH, biaya jauh lebih ringan.

“Air koperasi bisa ratusan ribu per bulan. Sekarang bisa jauh lebih murah. Jadi, ketika nama saya dicatut dan diberitakan seolah menolak proyek ini, saya merasa sangat dirugikan,” katanya.

Yanti, salah satu warga RT 01/RW 02 yang ikut diminta menandatangani surat penolakan proyek, mengaku tidak mengetahui isi sebenarnya dari dokumen tersebut. Ia hanya diminta tanda tangan karena disebut permintaan RT.

“Saya ikut tanda tangan karena dibilang RT sudah tanda tangan. Tapi ternyata isinya untuk mengganti kontraktor. Kami tidak diberi penjelasan yang jelas,” kata dia kecewa.

Ia juga heran karena hanya sebagian kecil warga yang dimintai tanda tangan.

“Katanya ada 32 tanda tangan, tapi saya lihat orang-orangnya itu-itu saja. Saya tanya, katanya kontraktor yang lama mau diganti karena rusak jalan. Tapi pipa memang lewat aspal, bukan di pinggir-pinggir,” imbuhnya.

Tokoh masyarakat RT 08/RW 02, Ully Sri Purnama Hutabarat juga mengecam isi pemberitaan yang disebut tidak sesuai fakta. Menurutnya, proyek di wilayahnya masih berjalan dan belum selesai, tapi sudah dituduh asal-asalan.

“Kami justru kaget baca berita itu. Di wilayah kami belum selesai pengerjaannya, tapi sudah ada tudingan pengerjaan asal-asalan. Padahal sistemnya jelas: digali, dipasang pipa, ditutup dan dicor setelah padat. Itu SOP-nya,” ujarnya.

Ully menegaskan proyek ini merupakan aspirasi warga yang sudah lama mengalami kesulitan air. Dulu, mereka menggunakan sumur bor dengan harga Rp16 ribu per meter kubik. Kini, dengan ABH, cukup Rp2.000 per meter kubik.

“Kami sangat terbantu. Kalau ada pihak luar menyebarkan informasi keliru, tentu kami keberatan. Apalagi yang bicara bukan warga RT 08. Nama-nama yang disebut juga tidak ada dalam daftar kami,” ungkapnya.

Senada, Ketua RT 07/RW 02, Anton membantah tudingan bahwa kontraktor bekerja asal-asalan. Ia menyebut proses pelaksanaan di lapangan sesuai gambar teknis dan tahapan yang telah ditetapkan.

“Kami awasi langsung. Pengerjaan sesuai prosedur. Tidak ada yang dilewati. Jadi tuduhan bahwa kontraktor tidak profesional itu tidak benar,” sebut Anton.

Ia meminta media untuk melakukan klarifikasi sebelum mempublikasikan berita yang bisa menimbulkan kegaduhan.

Sebelumnya, pemberitaan media online menyebut bahwa proyek Standar Kompetensi Lulusan (SLK) oleh ABH ditolak warga karena merusak jalan dan tanpa koordinasi. Sosok bernama Amri, dan Heri Badri menjadi narasumber utama dalam berita tersebut. Namun para ketua RT memastikan Heri bukanlah warga RT 01 maupun RW 02.

“Heri itu tinggal di Bengkong Laut. Bukan warga kami. Jadi kenapa dia yang ribut?,” kata Rosna.

Ketua RT/RW 02 menegaskan, proyek ini adalah hasil perjuangan warga yang membutuhkan akses air bersih. Mereka berharap tidak ada lagi pihak luar yang mengganggu jalannya program tersebut.

“Kami hanya ingin proyek ini berjalan lancar demi kebutuhan warga. Jangan lagi ada yang menyebar informasi keliru pakai nama-nama yang tidak dikenal,” tukasnya. (*)

---