Keterangan Gambar : Panglima Kodam I/BB Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Irwansyah, M.A., M.Sc., (tengah) didampingi Komandan Korem (Danrem) 033/WP Brigjen TNI Harnoto, S. Sos,. (kanan) dan Kepala Rumah Sakit (Karumkit) Khusus Infeksi (RSKI) pulau Galang Kolonel Ckm. Dr. dr Khairul Ihsan Nasution Sp. BS saat meninjau lokasi RSKI Covid-19 pulau Galang, Kampung Vietnam, Batam, Kepri, pada Minggu (5/7/2020) lalu. (Foto : Dokumentasi KORANBATAM.COM/ilham)

KORANBATAM.COM, GALANG - Dalam rangka mengoptimalisasi kedisiplinan penerapan Protokol Kesehatan menuju masyarakat yang produktif dan aman terhadap wabah Corona Virus Disease (Covid-19), Panglima Kodam (Pangdam) I/BB (Bukit Barisan) Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Irwansyah, M.A., M.Sc., menyampaikan sembilan (9) poin langkah-langkah strategis dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin (10/8/2020).

“Langkah strategis yang kita lakukan, pertama adalah, kita mengoptimalkan fungsi RSKI Covid-19 di pulau Galang sebagai rumah sakit khusus untuk penanganan pasien Covid-19 yang berasal dari Galang Provinsi Kepri maupun dari luar Provinsi Kepri dengan kemampuan daya tampung maksimal itu, bisa menampung 360 pasien,” ujar Mayjen TNI Irwansyah melalui Video Conference (Vidcon) saat melaksanakan kegiatan web-seminar (Webinar) tingkat Nasional bersama Kepala Rumah Sakit (Karumkit) Khusus Infeksi (RSKI) pulau Galang, Kolonel Ckm. Dr. dr Khairul Ihsan Nasution Sp. BS dan beberapa Profesor di kalangan Universitas se-Indonesia, di Markas Komando Daerah Militer (Makodam) I/Bukit Barisan (BB), Jl Binjai KM 7,5, Medan, pada Sabtu (8/8/2020) pagi.

Kemudian yang kedua, sambung Pangdam I/BB, TNI bersama Pemerintah Daerah (Pemda) dan instansi terkait (Satgas) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, agar dapat mengendalikan pelaksanaan penanganan Covid-19 berdasarkan data dan fakta dilapangan.

“Serta juga melibatkan pakar dan komponen kompioner setingkat Nasional,” kata Pangdam I/BB.

Yang ketiga, masih Pangdam I/BB, dari analisis pematangan pakar, TNI bersama Pemda Provinsi Kepri melaksanakan sesuai tingkat resiko di setiap wilayah dengan harapan, tercapainya target penanganan dalam setiap zona.

“Zona merah tentu menjadi prioritas, begitu juga zona orange. Zona orange dikontrol menjadi zona kuning dan zona kuning kita push menjadi zona hijau. Kemudian jika sudah hijau kita pertahankan, agar tetap hijau,” ucapnya.

Selanjutnya, pengambilan keputusan melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan komparasi (perbandingan) family berbasis komunitas antar pemerintah, akademis, dunia usaha dan masyarakat serta peran media.

Lanjut Pangdam I/BB, kemudian kelima, pelaksanaan pengisian perizinan form kesehatan diisi dengan cara testing secara masif, treacing (menelusuri) secara agresif.

“Kita juga harus melakukan isolasi secara ketat dan treatment penyembuhan pasien baik dilingkungan masyarakat maupun dilingkungan TNI dan keluarga,” ujarnya.

Keenam, lanjut Pangdam I/BB, ialah membentuk kampung Tangguh Nusantara di setiap Kabupaten/Kota dalam penanggulangan Covid-19. Selanjutnya (ketujuh), mengajak para tokoh agama, masyarakat, adat dan tokoh pemuda agar selalu mensosialisasikan dan ikut terlibat dalam pendisiplinan pelaksanaan Protokol Kesehatan dilingkungan masing-masing.

“Melaksanakan kegiatan Webinar (kedelapan), seperti yang kita laksanakan. Ini dalam rangka mengoptimalisasi pendisiplinan Protokol Kesehatan menuju masyarakat yang produktif dan aman Covid-19 dengan melibatkan seluruh instansi yang terkait seperti komponen masyarakat, Polri, Pemda, tokoh masyarakat, agama dan lainnya,” terang Mayjen TNI Irwansyah.

Yang terakhir, kata Pangdam I/BB, langkah strategis dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Kepri ialah mensosialisasikan penerapan Protokol Kesehatan dengan mengaktifkan fungsi penerangan Jajaran TNI yang bekerjasama dengan tim komunikasi publik, kesatuan, tugas dan daerah dalam membuat magnet tulisan di media cetak, online dan media televisi serta radio.

“TNI harus mendukung penegakan kedisiplinan dalam Protokol Kesehatan di pusat-pusat keramaian ekonomi masyarakat, melakukan pengawasan dan pengawalan distribusi bantuan pemerintah kepada masyarakat,” pungkasnya.

(ilham)

---