BP Batam Gelar Sosialisasi Aturan PPN dan PPnBM

Reporter : Koran Batam 14 Jan 2022, 17:40:56 WIB PEMERINTAHAN
BP Batam Gelar Sosialisasi Aturan PPN dan PPnBM

Keterangan Gambar : Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, memberi sambutan dalam acara sosialisasi Permenkeu Nomor 173, di Balairungsari BP Batam, Batam Center, Kamis (13/1/2022). /BP Batam


KORANBATAM.COM - Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor: 173/PMK.03/2021, di Balairungsari BP Batam, Batam Center, Kamis (13/1/2022).

Adapun PMK-173/PMK.03/2021 menjelaskan tentang tata cara pembayaran, pelunasan, dan pengadministrasian pajak pertambahan nilai atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari dan/atau ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, menyampaikan bahwa, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut relevan dengan tugas dan dan fungsi BP Batam yaitu sebagai petugas atau organisasi yang tugas utamanya untuk mengelola Kawasan.

“Hal seperti ini (PMK), harus secara sempurna kita ketahui dalam rangka meningkatkan layanan kita kepada para masyarakat khususnya investor,” kata Purwiyanto.

Hal tersebut sejalan dengan arahan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam melakukan penyempurnaan sekaligus penyederhanaan terkait proses perizinan yang berlaku untuk memberikan pelayanan secara efektif dan efisien bagi para calon investor maupun investor.

Purwiyanto berharap, dengan adanya sosialisasi ini dapat menjadi tonggak komunikasi pihaknya dengan Direktorat Jenderal Pajak serta dapat memberikan pemahaman dan peningkatan layanan yang maju, baik, dan meningkat.

Kegiatan sosialisasi aturan PPN dan PPnBM ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Pajak yakni Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Perdagangan, Jasa dan PTLL DJP, Bonarsius Sipayung dan Kepala Seksi Peraturan PPN Jasa DJP, Rusdi Yanis.

Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Perdagangan, Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) DJP, Bonarsius Sipayung, selaku narasumber menjelaskan bahwasanya, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian pengusaha diantaranya kepastian hukum, melakukan E-Endorsement (dilakukan secara elektronik), mengubah terminologi pemasukan dan pengeluaran barang menjadi penyerahan barang, dan menyeimbangkan Peraturan Kawasan Bebas secara lebih netral.

“Permasalahan utama yang dihadapi antara lain simplifikasi administrasi, kepastian hukum, dan membangun sinergi agar Batam menjadi Kawasan yang berdaya saing. Kami berharap terjadinya kerja sama yang lebih baik antara Badan Kawasan (BK), Bea Cukai (BC) dan Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk join analisis dan join audit,” imbuhnya.

Sosialisasi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penyerahan cinderamata kepada narasumber oleh perwakilan dari BP Batam.

Turut hadir, para Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam Wahjoe Triwidijo Koentjoro, Anggota 2 Bidang Pelayanan Terpadu KPBPB Bintan Syahri, Kepala PTSP KPBPB Sabang Hendra Setiawan, Perwakilan KPBPB Karimun Rudi Krisna, Pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan BP Batam, serta delegasi pelaku usaha di KPBPB Batam, Bintan, Karimun dan juga Sabang.

 

Sumber: BP Batam




Komentar Facebook

Komentar dengan account Facebook